Morowali, KPonline – Praktik alih daya atau outsourcing dinilai semakin merajalela di kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Buruh dan serikat pekerja setempat mendesak pemerintah dan manajemen perusahaan untuk segera melakukan pembatasan serta memastikan perlindungan hak pekerja.
Berdasarkan laporan sejumlah pekerja yang diterima SPLP FSPMI Morowali, sistem outsourcing digunakan secara masif di berbagai lini produksi, mulai dari pekerjaan inti hingga penunjang. Banyak pekerja ditempatkan melalui perusahaan penyedia jasa tenaga kerja dengan status kontrak pendek dan upah yang berbeda dengan pekerja tetap, meski jenis pekerjaan yang dilakukan sama.
“Banyak kawan-kawan di smelter, konstruksi, dan logistik yang sudah bertahun-tahun kerja tapi statusnya tetap outsourcing. Tidak ada kepastian kerja dan susah naik jadi karyawan tetap,” ujar salah satu buruh IMIP yang enggan disebut namanya.
Serikat pekerja SPLP FSPMI Morowali menilai praktik ini bertentangan dengan semangat UU Ketenagakerjaan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang membatasi outsourcing hanya untuk pekerjaan penunjang. Mereka khawatir meluasnya outsourcing akan melemahkan posisi tawar buruh dan memperbesar potensi pelanggaran hak normatif.
“Kami minta Disnaker Morowali dan pengawas ketenagakerjaan turun langsung. Audit semua perusahaan di IMIP. Pekerjaan yang sifatnya tetap dan inti harus diisi pekerja tetap, bukan outsourcing,” tegas perwakilan SPLP FSPMI Morowali Ali Fata.
Selain soal status kerja, buruh juga mengeluhkan minimnya akses terhadap jaminan sosial, keselamatan kerja, dan hak berserikat bagi pekerja alih daya. Beberapa pekerja mengaku takut bergabung dengan serikat karena kontrak bisa diputus sewaktu-waktu.
DPRD Morowali menyatakan telah menerima pengaduan dari elemen buruh dan berencana memanggil manajemen pengelola kawasan serta Disnaker untuk rapat dengar pendapat.
Kawasan IMIP merupakan salah satu pusat industri nikel terbesar di Indonesia dengan puluhan tenant dan puluhan ribu tenaga kerja. Keberadaan outsourcing yang masif dikhawatirkan memicu kerentanan sosial jika tidak segera ditangani.
SPLP FSPMI Morowali akan membawa isu ini dalam agenda aksi May Day 1 Mei 2026 sebagai bentuk desakan kepada pemerintah pusat untuk menindak tegas penyalahgunaan praktik outsourcing di kawasan industri strategis nasional.
Penulis : Syukur
Editor : Yanto
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com