SPN Bogor Menolak PP 78/2015 dan Pergub 54/2018

Bogor, KPonline -Aksi penolakan terhadap PP 78/2015 masih terus dilakukan oleh berbagai serikat pekerja/serikat buruh. Hal ini merupakan bentuk perlawanan atas kebijakan pihak Pemerintah yang hingga saat ini, belum juga kunjung berpihak kepada kaum buruh. Bahkan, belum kering air mata kaum buruh atas penindasan upah kaum buruh dari pihak Pemerintah melalui peraturan yang sesungguhnya sangat tidak bijak, muncullah Pergub Jawa Barat nomer 54/2018 yang setali tiga uang dengan PP 78/2015.

Pada Kamis 25 Oktober 2018, ratusan anggota Serikat Pekerja Nasional (SPN-KSPI) Kabupaten/Kota Bogor, melakukan Aksi Unjuk Rasa menolak kebijakan PP 78/2015 dan Pergub 54/2018 yang jelas-jelas mengebiri kekuatan kaum buruh dalam menentukan upah. Aksi ini pun juga mendapatkan dukungan dari FSPMI Bogor, dengan dukungan mobil komando yang dimiliki oleh FSPMI Bogor, serta beberapa orang anggota FSPMI Bogor.

Bacaan Lainnya

Dalam orasinya, Agus Sudrajat selaku Ketua DPC SPN Bogor menegaskan, bahwasanya PP 78/2015 dan Pergub 54/2018 sangatlah merugikan kaum buruh. Tidak hanya merugikan, kebijakan yang menindas kaum buruh tersebut, sudah selayaknya dihapuskan, demi kesejahteraan kaum buruh. Meskipun hingga hari ini PP 78/2015 belum bisa diajukan sebagai materi Judicial Review, akan tetapi gelora kaum buruh dalam menolak kebijakan PP 78/2015, masih berlanjut dan akan terus disuarakan.

Sebut saja Rina (bukan nama sebenarnya), salah seorang anggota SPM Bogor yang turut serta dalam aksi yang dilaksakan tepat didepan gerbang Kantor Bupati Bogor. Rina mengungkapkan, bahwa dirinya bersama teman-teman kerjannya dengan sukarela datang mengikuti aksi penolakan terhadap PP 78/2015 dan Pergub 54/2018 karena dirinya sudah merasakan betapa kejamnya kebijakan pihak Pemerintah tersebut.

“Upah harus dirundingkan dong. Hak-hak buruh dalam menentukan upah juga dihilangkan oleh PP 78/2015. Ini kan tidak adil namanya” ungkap perempuan yang bekerja disebuah pabrik garmen diseputaran Cibinong ini. Apa yang diungkapkan oleh Rina, sebenarnya merupakan cerminan dari ungkapan hati dari jutaan buruh yang lainnya. Betapa kejam kebijakan pihak Pemerintah dalam mengeluarkan PP 78/2015 dan ditambah pula dengan Pergub 54/2018.

Pos terkait