Purwakarta, KPonline-Sistem outsourcing atau alih daya hingga hari ini masih menjadi salah satu isu paling kontroversial dalam dunia ketenagakerjaan di tanah air. Disatu sisi, pengusaha menganggap outsourcing sebagai strategi efisiensi biaya dan fleksibilitas bisnis. Namun disisi lain, banyak kalangan buruh menilai sistem ini melahirkan ketidakpastian kerja, rendahnya perlindungan hak, serta memperlemah posisi tawar pekerja. Penolakan terhadap outsourcing pun terus bergema dalam aksi-aksi buruh di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Sejarah outsourcing sesungguhnya bukan fenomena baru. Praktik menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak lain sudah dikenal sejak masa Revolusi Industri di Eropa pada abad ke-18 dan ke-19. Saat pabrik-pabrik tumbuh pesat, pemilik modal mulai memisahkan pekerjaan inti dan pekerjaan penunjang. Tugas seperti pengangkutan barang, kebersihan, keamanan, hingga distribusi kerap diserahkan kepada kontraktor luar. Praktik inilah yang menjadi cikal bakal outsourcing modern.
Pada abad ke-20, terutama setelah Perang Dunia II, perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat dan Eropa semakin fokus pada “core business” atau bisnis inti. Fungsi-fungsi yang dianggap bukan inti perusahaan seperti administrasi, katering, logistik, hingga teknologi informasi mulai dialihkan ke perusahaan lain yang lebih spesialis. Pada era 1980-an, istilah outsourcing mulai populer secara global sebagai strategi manajemen bisnis.
Di Indonesia sendiri, praktik serupa sudah dikenal jauh sebelum istilah outsourcing populer. Pada masa kolonial, perusahaan perkebunan dan pertambangan banyak menggunakan tenaga kerja melalui mandor, pemborong, atau perantara kerja. Setelah kemerdekaan, pola tersebut bertransformasi menjadi sistem subkontrak dalam sektor industri dan manufaktur.
Secara formal, kebijakan outsourcing mulai mendapatkan dasar hukum lebih jelas pada dekade 1990-an melalui sejumlah kebijakan pemerintah terkait pekerjaan subkontrak dan kawasan berikat. Namun tonggak utama lahirnya outsourcing modern di Indonesia terjadi saat disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Melalui Pasal 64, 65, dan 66, perusahaan diperbolehkan menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain melalui pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja.
Pemerintah dan kalangan pengusaha saat itu beralasan bahwa outsourcing diperlukan untuk meningkatkan investasi, efisiensi biaya produksi, serta daya saing industri nasional di tengah arus globalisasi. Dengan sistem ini, perusahaan dapat lebih fokus pada bisnis utama dan tidak terbebani biaya tenaga kerja jangka panjang.
Banyak perusahaan kemudian memanfaatkan outsourcing untuk sektor keamanan, kebersihan, transportasi, call center, hingga operator produksi. Bahkan dalam praktiknya, tidak sedikit pekerjaan inti perusahaan juga diisi pekerja outsourcing meski aturan awalnya membatasi hanya untuk pekerjaan penunjang.
Sejak awal diberlakukan, serikat pekerja menolak outsourcing karena dianggap menciptakan hubungan kerja tidak pasti. Banyak pekerja hanya dikontrak pendek, mudah diputus kerja, sulit menjadi pegawai tetap, serta menerima upah dan fasilitas lebih rendah dibanding pekerja organik di tempat kerja yang sama.
Serikat pekerja atau serikat buruh mencatat berbagai persoalan outsourcing di Indonesia, mulai dari minimnya perlindungan pekerja, lemahnya pengawasan, hingga praktik pemotongan upah oleh vendor tenaga kerja.
Serikat buruh, outsourcing bukan lagi sekadar model bisnis, melainkan bentuk fragmentasi tenaga kerja yang memecah solidaritas pekerja. Dalam satu pabrik, pekerja tetap dan pekerja outsourcing bisa bekerja berdampingan, tetapi memiliki status, upah, dan jaminan yang berbeda. Kondisi ini dinilai menciptakan ketidakadilan sosial di tempat kerja.
Kemudian, penolakan kaum buruh terhadap outsourcing tidak hanya lewat demonstrasi jalanan, tetapi juga melalui jalur hukum. Pada 2003 dan 2011, pasal-pasal outsourcing dalam UU Ketenagakerjaan digugat ke Mahkamah Konstitusi. Dalam sejumlah putusan, MK menekankan pentingnya perlindungan hak pekerja outsourcing dan kepastian hubungan kerja.
Namun perdebatan kembali memanas setelah lahirnya UU Cipta Kerja dan aturan turunannya. Serikat buruh menilai regulasi baru justru memperluas ruang outsourcing karena pembatasan jenis pekerjaan dinilai semakin longgar.
Bagi jutaan rakyat pekerja, outsourcing telah menjadi simbol ketimpangan modern, dimana perusahaan memperoleh fleksibilitas dan efisiensi, sementara buruh harus menanggung risiko ketidakpastian. Karena itu, hampir setiap peringatan Hari Buruh Internasional, isu penghapusan outsourcing selalu menjadi salah satu tuntutan utama.
Perdebatan outsourcing kemungkinan belum akan berakhir dalam waktu dekat. Dunia usaha masih menganggap sistem ini penting, sementara buruh terus mendesak penghapusan atau setidaknya pembatasan ketat dan penyetaraan hak.
Yang jelas, sejarah panjang outsourcing menunjukkan bahwa sistem ini lahir dari logika efisiensi ekonomi. Namun ketika efisiensi mengorbankan keadilan sosial, maka penolakan dari kaum buruh akan terus hidup dari generasi ke generasi.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com