Jakarta, KPonline – Beredar luas di media sosial postingan foto pengumuman di sejumlah rumah sakit (RS) di daerah yang tidak lagi melayani pasien dengan menggunakan program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sejak 1 Januari 2019.
Samsuri, salah satu tim advokasi di FSPMI DKI menanggapi persoalan itu. Dia menyayangkan sejumlah RS yang hentikan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Buruknya pengelolaan program kesehatan yang menyentuh masyarakat ini menyebabkan banyak pasien ditolak RS, sementara kita sedang berjuang untuk masyarakat luas agar mendapatkan akses pelayanan jaminan kesehatan dengan mudah.” ujarnya kepada koranperdjoeangan.com pagi ini (5/1).
“Kami bersama relawan Jamkeswatch DKI, selalu dibenturkan dengan regulasi ketika melakukan advokasi pasien, kalau pengelolaan jaminan kesehatan bagus tidak mungkin sampai seperti ini.” lanjutnya.
“Bagaimana nasib rakyat yang membutuhkan jaminan kesehatan terlebih sudah membayar iuran BPJS secara mandiri? Perlunya perbaikan dalam pengelolaan jaminan kesehatan, jangan sampai masyarakat yang dirugikan.” ujar Samsuri, aktivis buruh yang maju sebagai caleg dari partai Gerindra nomor urut 7 di dapil 4 Jakarta Timur dimana dia konsentrasi memperjuangkan hak masyarakat terkait kesehatan pendidikan dan kesejahteraan.
(Jim).
