Bekasi, KPonline – Dalam beberapa hari terakhir beredar postingan foto pengumuman di sejumlah rumah sakit (RS) di daerah yang tidak lagi melayani pasien dengan menggunakan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sejak 1 Januari 2019.
Menanggapi persoalan itu, direktur hukum relawan Jakeswatch nasional, M Nurfahroji, SH angkat bicara. Dia menyayangkan sejumlah RS yang hentikan kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Menurut M Nurfahroji, SH terlihat betapa buruknya pengelolaan program kesehatan yang menyentuh masyarakat ini.
“Hanya terjadi di pemerintahan Jokowi kalau pengelolaan bagus tidak mungkin sampai seperti ini. Bagaimana nasib rakyat yang membutuhkan jaminan kesehatan terlebih sudah membayar iuran BPJS secara mandiri?” ujar M Nurfahroji, SH pejuang buruh yang maju sebagai caleg dari partai Gerindra nomor urut 10 dapil 4 kabupaten Bekasi dimana dia konsentrasi memperjuangkan kesehatan masyarakat ini.
M Nurfahroji, SH menambahkan bahwa pemutusan kerjasama tersebut dikarenakan akreditasi yang belum sesuai menurut BPJS Kesehatan. Menjadi aneh, karena seharusnya persyaratan tersebut disampaikan saat awal kerja sama. Dan tidak diberlakukannya lagi surat rekomendasi dinas sosial menambah beban bagi masyarakat miskin tidak mampu karena pada saat pasien sakit dan masuk dalam perawatan warga tersebut tidak dapat lagi membuat BPJS sehari aktif dengan rekomendasi dinas sosial jelas ini menyengsarakan rakyat miskin tidak mampu yang tidak tersentuh atau tidak terjangkau dengan kekurangpahamannya tentang manfaat jaminan kesehatan nasional karena tidak pernah ada sosialisasi kepada masyarakat tersebut.
“Maka dengan ini kami berupaya dengan jalur jalur lain seperti audiensi bahkan aksi sekalipun akan kita lakukan jika ternyata tidak ada kebijakan lain dari BPJS Kesehatan kepada masyarakat kecil.” jelasnya.
Selain itu BPJS Kesehatan seharusnya segera mengklarifikasi isu-isu yang sudah ramai beredar di media sosial pungkas M Nurfaroji.
(Jim).
