Sambat ke Dewas, Direksi BPJS Kesehatan Kurang Paham Regulasi Ketenagakerjaan

Pasuruan, KPonline – RM Nikmat Rasa yang terletak di Jl. Raya Tambakrejo No.39, Tambakrejo Krajan Kraton – Kota Pasuruan, dijadikan tempat pertemuan kunjungan kerja salah satu anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Roni Febrianto.

Roni menyempatkan diri hadir di sela-sela padatnya kegiatan internal BPJS Kesehatan di Jawa Timur untuk menemui konstituennya yaitu beberapa perwakilan pengurus wilayah FSPMI dan Jamkes Watch Wilayah Jawa Timur hari ini (12/07/18).

Dipilihlah kota yang dimana pada zaman dahulu sempat menjadi sebuah kota pelabuhan kuno yang digunakan sebagai tempat transit dan perdagangan antar pulau serta antar negara berkat letak geografisnya yang strategis.

Setelah Sekretaris DPW FSPMI Jawa Timur Jazuli menyampaikan sambutan sebagai tanda pembuka acara, perdebatan serius pun berlangsung menarik.

“Jika dilihat dari banyaknya kasus penonaktifan sepihak kepesertaan BPJS Kesehatan kategori PPU terutama pekerja yang sedang berselisih dengan perusahaannya. Kami merasa BPJS Kesehatan di wilayah Pasuruan telah gagal dalam upaya mempertahankan kepesertaan BPJS Kesehatan kategori pekerja/PPU, yang mana jika merujuk sesuai aturan yang berlaku BPJS Kesehatan seharusnya tidak boleh menonaktifkan secara sepihak kepesertaan pekerja yang secara hukum belum inkrach ter PHK dari perusahaan, ” Ujar A. Yani yang merupakan Ketua PC SPAI FSPMI Pasuruan.

Tak hanya kritikan pedas, beberapa saran juga disampaikan kepada Roni Febrianto mantan ketua PUK SPEE FSPMI PT. PHCI periode tahun 2007 s/d 2010 tersebut.

“BPJS Kesehatan diharapkan agar kedepannya bisa bikin iklan di seluruh media cetak maupun elektronik, yang dimana iklan tersebut bertujuan agar mengarahkan seluruh pekerja yang masih aktif bekerja di sebuah perusahaan di Indonesia untuk mendaftarkan dirinya sendiri di kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat dengan perusahaan dimana dia bekerja, yang pasti setiap proses pendaftarannya nya harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, seperti kelengkapan dokumen yang menyatakan bahwa pekerja/buruh tersebut adalah benar pekerja di perusahaan dimana dia bekerja saat itu, lalu terkait iuran pihak BPJS Kesehatan lah yang mempunyai kewajiban untuk menagih ke pihak badan usaha, ” ujar Nurrudin Hidayat Sekretaris Jamkes Watch Jawa Timur.

” BPJS Kesehatan dalam mengatasi defisit dalam hal keuangan, usahakan jangan pernah sekalipun untuk mengurangi kualitas pelayanan medis yang diperlukan setiap peserta BPJS Kesehatan dalam berobat, karena hal tersebut bisa fatal akibatnya dan malah bisa mengancam nyawa bagi peserta yang sedang dalam kondisi kritis ataupun urgent, gimana caranya? Ya minta bantuan anggaran kepada negara, masak badan milik negara minta uang kepada rakyat?? caranya menaikkan iuran BPJS Kesehatan, ” tambah Nuruddin.

Menanggapi kritikan dari peserta pertemuan terkait penonaktifan sepihak PPU, Roni pun menyampaikan “Tak semua jajaran petinggi internal di BPJS kesehatan di pusat paham terkait aturan yang ada di Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan plus aturan turunannya, akhirnya hal tersebutlah yang menyebabkan perbedaan pendapat setiap menindaklanjuti kasus terkait penonaktifan kepesertaan PPU atau permasalahan ketenagakerjaan lainnya.”

“Kita memang badan milik negara yang menjadi operator di bidang kesehatan, namun dalam membuat regulasi dalam upaya peningkatan mutu dan kualitas bagi peserta BPJS Kesehatan kami wajib berkoordinasi dengan instansi terkait, bahkan untuk kebijakan di internal kami sekalipun,” jelas Roni.

Ketika didesak siapa yang bikin regulasi selama ini di BPJS Kesehatan? Roni menjawab, ” Ya sama-sama sesuai bidangnya, kalau kesehatan dengan Menteri Kesehatan. Kalau Ketenagakerjaan dengan Menteri Tenaga Kerja, Kalau untuk Pemda/ASN ya dengan Menteri Dalam Negeri. Kami hanya menyampaikan usulan dan pendapat, tergantung nanti kebijakan diputuskan seperti apa, ” tambah orang yang pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Infokom Jamkeswatch tahun 2014 s.d 2015 ini.

Apa yang disampaikan oleh sekretaris KC FSPMI Mojokerto Ipang Sugiasmoro, mungkin termasuk persoalan baru lagi buat BPJS Kesehatan.

“Banyak sekali contoh kasus BPJS Kesehatan terkait kepesertaan, yang salah satunya adalah dimana pengusaha yang berbasis pada sektor UMKM merasa kesulitan mendaftarkan pekerja/buruhnya akibat adanya regulasi yang mewajibkan seluruh calon peserta BPJS Kesehatan memiliki gaji sesuai dengan UMK yang berlaku di wilayahnya, padahal secara pribadi mereka mau mendaftarkan pekerjanya namun mereka terbentur dengan regulasi itu, ” urainya.

Selain itu Ipang juga mengeluhkan mengenai kondisi penangguhan upah yang kurang menjadi perhatian BPJS kesehatan dalam mengambil kebijakan. Kekurang pahaman regulasi inilah yang menyebabkan stagnasi kepesertaan PPU, penurunan income jumlah iuran dari PPU serta kerawanan akan implikasi hukum dalam ranah ketenagakerjaan.

Dibalik semua kekurangan yang ada di BPJS Kesehatan saat ini, terutama pada kategori pekerja penerima upah (PPU), paling tidak ada beberapa hal positif yang masih bisa di rasakan kepada peserta BPJS Kesehatan itu sendiri, namun demi terciptanya peningkatan mutu dan pelayanan yang lebih baik terhadap peserta BPJS Kesehatan untuk kedepannya, maka tidaklah salah jika dalam perjalanan BPJS Kesehatan saat ini, harus terus mendapatkan perhatian khusus berupa saran dan kritik dari kita, kaum pekerja yang menjadi Soko guru perekonomian bangsa demi terwujudnya jaminan kesehatan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam sehat hak rakyat

Bobie
Relawan Jamkeswatch Jawa Timur