Jakarta, KPonline – Ekonomi Indonesia berhadapan dengan dua anomali yang ekstrim. Pertama, daya beli masyarakat yang jatuh. Kedua, inflansi dan deflasi yang tinggi. Kedua faktor ini adalah hambatan yang besar dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang sejak 2014 cenderung menurun.
Hal ini disampaikan Pengamat Ekonomi dan Politik Salamudin Daeng, dalam Seminar Walfare State tentang Pengupahan: Hilangnya Hak Berunding, yang diselenggarakan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Wisma Antara, Jum`at (10/3/2017).
Menurut Salamudin, kemapuan daya beli menjadi problem besar bagi Indonesia.
Terlebih lagi, pertumbuhan dalam satu dekade terakhir ditopang oleh konsumsi yang besar. Ini yang membuat ekonomi turun. Konsumsi tidak mungkin bergerak karena daya beli masyarakat sedang jatuh. Pada saat yang sama, dipukul dengan inflansi yang tinggi.
Bahkan sejak 2014 harga pangan global turun. Tetapi ironisnya, di Indonesia justru harga pangan cenderung naik. Belum lagi kenaikan harga-harga yang ditetapkan pemerintah, seperti harga BBM dan listrik, akibat dicabutnya subsidi.
“Pemerintah sama sekali tidak mau mengerti. Bahwa daya beli masyarakat ekonomi turun. Kenapa dia bikin kebijakan ini? Dari lagika kapitalisme saja sudah salah, apalagi dari logika pekerja,” katanya.
Pada saat yang sama, terjadi ketimpangan ekonomi yang ekstrim. Hal ini di tunjukkan dengan adanya ketimpangan pendapatan dan ketimpangan kekayaan.
Menurut Salamudin, ketimpangan pendapatan sangat ekstrim. Dimana 1% orang menikmati 41% pendapatan nasional setahun. Buruh tidak menikmati, karena yang menikmati pendapatan tersebut jumlahnya hanya 1%. “Lapisan terbawah tidak mendapatkan apa-apa,” tegasnya.
Sementara itu, ketimpangan kekayaan, ada 4 orang Indonesia yang kekayaannya setara dengan kekayaan 100 juta penduduk Indonesia. Kenapa bisa terjadi? Pendapatan itu hanya dinikmati oleh 1% dari 41%. Hal ini terjadi secara ekstrim terjadi di era reformasi.
“Orang kecil tidak mempunyai kekayaan. Mereka justru mempunyai hutang,” katanya.
Menurut Salamudin, ada tiga solusi untuk mengatasi hal ini.
Pertama, harus ada subsidi.
Kedua, meningkatkan pendapatan lapisan terbawah. Dengan kata lain, perlu sebuah kebijakan, yang memungkinkan buruh dan petani mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi
Ketiga, pungutan oleh pemerintah terhadap orang-orang kecil harus dihentikan. Termasuk pajak. Karena itu akan memperlambat jarak atau ketimpangan.
