Purwakarta, KPonline – Partai Buruh dengan menggunakan 3 nama berbeda, yaitu; Partai Buruh Nasional (1999), Partai Buruh Sosial Demokrat (2004) dan Partai Buruh (2009), pernah mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu).
Namun, walaupun Partai Buruh telah lama membangun basis buruh lewat kerja politik underground sepanjang pemerintahan Orde Baru, capaian suara mereka di Pemilu 1999, 2004 dan 2009 tak signifikan dan tahun 2014 jadi pemilu pertama tanpa kehadiran partai berhaluan buruh.
Alhasil, kekuatan buruh terus terpecah secara sosial politik. Hal ini terlihat dari gerakan-gerakan serikat buruh yang kerap kali tak satu suara. Selain itu, juga melihat sejarah, pembentukan partai politik di Indonesia selama ini hanya didasari dua pandangan: nasionalisme dan agama. Kepentingan sektoral, seperti nasib buruh jauh dari perhatian.
Dan dalam menanggapi hal tersebut, dikutip dari situs resmi, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dan 4 Konfederasi serikat pekerja dan 50 federasi serikat pekerja tingkat nasional sampai organisasi nelayan kembali mendeklarasikan serta melakukan perubahan susunan kepengurusan dan lambang Partai Buruh pada 5 Oktober 2021.
Sejumlah organisasi yang mendukung deklarasi perubahan Partai Buruh adalah pengurus Partai Buruh sebelumnya, Rumah Buruh Indonesia unsur konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Rumah Buruh Indonesia unsur Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Organisasi Rakyat Indonesia – KSPSI Serikat Petani Indonesia (SPI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Rumah Buruh Indonesia unsur FSP KEP, Rumah Buruh Indonesia unsur FSP FARKES Reformasi, Forum Pendidik dan Tenaga Honorer Swasta Indonesia (FPTHSI), dan Gerakan Perempuan Indonesia (GPI).
Said Iqbal menyebut keberadaan Partai Buruh sebagai keniscayaan. UU Cipta Kerja adalah pukulan telak yang membangunkan kesadaran para buruh untuk bersatu sebagai kekuatan politik. Sehingga, Partai Buruh mendatang, kata Said Iqbal akan berfokus pada spektrum yang lebih luas, mulai dari refleksi gerakan sosial, gerakan serikat buruh, gerakan petani, dan gerakan sejenis lainnya.
“Disahkannya omnibus law UU Cipta Kerja menjadi salah satu faktor utama mengapa membangkitkan kembali atau menghidupkan kembali Partai Buruh. Omnibus law adalah pukulan telak kekalahan politik kaum buruh di hubungan industrial,” lanjut Said Iqbal.
Kata Said Iqbal, Partai Buruh ‘reborn’, dan tak sekadar hanya melanjutkan eksistensi Partai Buruh yang didirikan pada 1998. Partai Buruh ‘reborn’ diyakini Said Iqbal akan jadi kekuatan politik besar dan penting bagi aspirasi kelas pekerja, nelayan, petani, guru, hingga kelompok perempuan.
Target Partai Buruh dalam Pemilu 2024 adalah:
1. Lolos ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) sebesar 4- 5,2 persen atau sekitar 5,6 Juta–7 Juta Orang memilih Partai Buruh;
2. Mendapatkan 15 – 20 Kursi di DPR RI;
3. Memenangkan 5-10 Orang Buruh menjadi Bupati/Walikota atau Wakil Bupati/Wakil Walikota di 5-10 di Kabupaten/Kota.
4. Mendapatkan 5-10 persen dari total jumlah kursi di masing-masing DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
#Asas dan ideologi Partai Buruh.
Asas Partai Buruh adalah Negara Sejahtera atau Welfare State. Sedangkan ideologi Partai Buruh adalah Pancasila. Dengan titik tumpu pada sila kedua dan kelima, yaitu; kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Partai Buruh juga menyatakan mempunyai 13 misi perjuangan, yaitu:
1. Kedaulatan Rakyat;
2. Lapangan Kerja;
3. Anti Korupsi dan jaminan sosial yang meliputi Jaminan Kesehatan, Jaminan Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pengangguran;
4. Jaminan Pendidikan, Jaminan Perumahan, Jaminan Air Bersih, hingga Jaminan Makanan untuk Rakyat;
5. Kedaulatan Pangan (tanah, benih, pupuk, anti impor beras untuk petani), Kedaulatan Ikan, dan Kedaulatan Ternak;
6. Upah Layak;
7. Pajak untuk Kesejahteraan Rakyat serta hubungan industrial antara lain Tolak Outsourcing, Tolak Karyawan Kontrak Berkepanjangan, Pesangon yang Layak, jam Kerja yang Manusiawi;
8. Perlindungan Buruh Perempuan, Kerja Layak, Tolak Buruh Kasar TKA, Tolak Pemagangan, dan Tolak PHK yang dipermudah;
9. Perlindungan Perempuan dan Anak Muda;
10. Lingkungan Hidup, Masyarakat Adat, dan HAM;
11. Kesejahteraan dan status PNS untuk Seluruh Guru dan Tenaga Honorer;
12. Pemberdayaan Disabilitas;
13. Membangun Kekuatan BUMN dan Koperasi;
Sedangkan, Susunan pengurus Partai Buruh periode 2021-2026 adalah:
Komite Eksekutif (Exco-Pusat)
Presiden: Said Iqbal.
Wakil Presiden: Agus Supriyadi.
Sekretaris Jenderal: Ferri Nuzarli.
Bendahara Umum: Agus Sarjanto.
Majelis Tingkat Pusat
Ketua Majelis Rakyat: Sonny Pudjisasono.
Wakil Ketua Majelis Rakyat: P. Charly Samosir.
Sekretaris Majelis Rakyat: Ismail Kamarudin Umar.
Ketua Majelis Nasional: Agus Ruli Ardiansyah.
Sekretaris Majelis Nasional: Damar Panca Mulya.
Ketua Mahkamah Partai: Riden Hatam Aziz.
Wakil Ketua Mahkamah Partai: Ali Fahmi.
Sekretaris Mahkamah Partai: James Simanjuntak.
Memang, situasi politik di setiap negara kerap tidak sama. Namun, situasi politik di Indonesia amat berbeda dengan yang terjadi dibeberapa negara lain. Disana, Partai Buruh adalah kekuatan politik besar, bahkan kerap berkuasa.
Di Norwegia, Partai Buruh baru saja menang telak dalam pemilu yang digelar sejak Senin, 13 September. Partai yang diketuai Jonas Gahr Store itu memenangi 26,3 persen suara. Lebih tinggi dari delapan partai lain.
Setidaknya, kesadaran kaum buruh atau kelas pekerja sangat diperlukan. Dan mereka harus menaruh perwakilan di parlemen, karena aksi jalanan saja rasanya tak cukup untuk menghadirkan regulasi atau kebijakan yang benar-benar baik. Baik itu bagi buruh, mau pun masyarakat pada umumnya secara ideologi Pancasila.
