Bandung, KPonline – Pimpinan Majelis Nasional (MN) Said Iqbal turut hadir di hari ke 2 (dua) untuk memberikan motivasi serta ideologi bagi Calon dan pengurus Dewan Pimpinan Wilyah (DPW) serta para Ketua Cabang (KC) FSPMI se-Jawa Barat di Hotel Savoy Homann, Selasa (30/03/2021).
Wejangannya yaitu, Berdirinya organisasi ada 3 :
1. Kepemimpinan
2. Jumlah anggota
3. Check Off System (COS) atau iuran
Dengan kepemimpinan yang mempunyai kreatifitas, integritas dan wawasan serta pandai membaca situasi, didukung jumlah anggota yang banyak, serta iuran COS yang dapat dikelola dengan baik, akan menjadikan kekuatan dan hasil yang baik.
Iqbal memberitahukan bahwa di luar negeri dan negara Eropa tidak ada Dewan Perwakilan Daerah (DPW).
DPW hanya ada di Orde Baru dan dipilih oleh anggota, dan pimpinan serta pengurusnya dipilih yang dapat bekerja sama dan tunduk dengan DPP.
Di AD/ART calon ketua DPW ketika sedang Rapat Wilayah Nasional (RAWILNAS) berlangsung, bisa diterima atau ditarik kembali oleh DPP, karena DPW adalah dtaffnya DPP, yang dibangun berdasarkan Egaliter dan gerakannya tidak boleh dibatasi. Sedangkan tugas Konsulat Cabang (KC) rapat, diskusi kegiatannya, dengan Pimpinan Cabang (PC) dan bisa dengan Pimpinan Unit Kerja (PUK).
Tugas DPW integritas di kuatkan, selanjutnya dikembangkan, membuat komunikasi dan kerja sama dengan Aliansi (SP/SB) yang lain.
Khusunya untuk pengembangan organisasi, adalah tugas beberapa Serikat Pekerja Anggota (SPA) di FSPMI.
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) tidak berpijak ke dalam undang-undang (UU). Jikalau sudah ada peraturan kenapa harus berjuang kecuali ada perundang-undangan yang menyimpang.
Di tambahkan Iqbal yaitu perjuangan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) yang di lakukan oleh anggota DPR RI Obon Tabroni contohnya, sewaktu menjabat sebagai ketua umum Pimpinan Serikat Pekerja Aneka Industri (SPAI). Obon tidak memakai undang-undang untuk memperjuangkan UMSK, tapi menggunakan konsep, lobi dan aksi yang besar-besaran.
Selanjutnya pimpinan Majelis Nasional (MN), memberitahukan bahwa Jawa Barat adalah salah satu wilayah kekuatan terbesar bagi FSPMI, karena mempunyai anggota yang banyak dan menjadi peta pergerakan di Indonesia karena sebagai penyangga Ibu Kota Negara, disamping Jateng dan Jatim, juga masih bisa berkembang. Sebab di sana sedang berdiri industri-industri baru,pendirian pabrik mulai bergeser ke wilayah tersebut. Kemudian di Jakarta sendiri kurang lebih 80 persen industri/pabrik sudah relokasi ke wilayah lain.
Pesan terakhirnya bagi kinerja DPW yang baru adalah isu buruh apa?
Yaitu Omnibus Law. Dan yang harus di agendakan secepatnya adalah perjuangan mengenai Upah Minimum Sektoral (UMSK). “Buktikan dan kembangkan kreatifitas, UMSK 2021 untuk berjuang,” ujarnya.
Penulis : Moch Ridwan Sonjaya
Foto : Moch Ridwan Sonjaya
