Bekasi, KPonline – Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Ir. H. Said Iqbal, mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, M.Si., yang membentuk Desk Ketenagakerjaan sebagai bentuk perhatian dan kepedulian terhadap persoalan perburuhan di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Said Iqbal dalam Konsolidasi Akbar Buruh yang digelar di halaman Masjid Baitul Musthafa, Kawasan MM2100, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jumat (11/9/2026).
Menurut Said Iqbal, keberadaan Desk Ketenagakerjaan merupakan sebuah terobosan penting dalam memperkuat penyelesaian berbagai persoalan ketenagakerjaan. Bahkan, ia menyebut langkah tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dilakukan Kapolri sebelumnya.
“Desk Ketenagakerjaan ini sangat besar peranannya dalam membantu penyelesaian permasalahan buruh. Ini adalah bentuk kepedulian terhadap kaum buruh,” ujar Said Iqbal.
Ia menilai kehadiran Kapolri dalam konsolidasi buruh FSPMI di Bekasi juga menjadi simbol penting bahwa hubungan antara kepolisian dan kaum buruh tidak semata-mata berbicara mengenai pengamanan aksi, tetapi juga membangun komunikasi dan sinergi untuk menciptakan hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan.
Dalam kesempatan tersebut, Said Iqbal bahkan mengajak ribuan buruh yang hadir untuk menunjukkan dukungan terhadap sinergi tersebut.
“Siapa kita?” teriak Said Iqbal.
“Buruh Indonesia!” jawab peserta konsolidasi
“Siapa pemimpin kita?”
“Bapak Kapolri!”
“Siapa Presiden kita?”
“Prabowo Subianto!”
Seruan tersebut menggema dan membakar semangat ribuan buruh yang menghadiri konsolidasi.
Said Iqbal menegaskan, penyelesaian persoalan ketenagakerjaan membutuhkan keberanian untuk membangun komunikasi di antara seluruh pihak. Buruh, pemerintah, kepolisian, dan pengusaha harus duduk bersama agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara adil, tanpa mengorbankan kepentingan pekerja maupun keberlangsungan dunia usaha.
Ia juga mengajak seluruh buruh untuk bersama-sama menjaga kondusivitas hubungan industrial dan iklim investasi, khususnya di Kabupaten Bekasi yang dikenal sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara.
“Investasi harus dijaga. Tetapi investasi yang kita jaga adalah investasi yang memberikan kepastian, menciptakan lapangan kerja, sekaligus memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi pekerja,” tegasnya.
Menurutnya, buruh dan investasi bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan. Justru, keduanya harus berjalan beriringan. Dunia usaha membutuhkan pekerja yang produktif dan hubungan industrial yang stabil, sementara pekerja membutuhkan kepastian kerja, upah yang layak, perlindungan, serta penghormatan terhadap hak-hak mereka.
Konsolidasi Akbar Buruh di Bekasi tersebut pun menjadi momentum untuk memperkuat pesan bahwa hubungan industrial yang kondusif tidak lahir dari pembungkaman suara buruh, melainkan dari dialog, kepastian hukum, penghormatan terhadap hak pekerja, dan keberanian semua pihak untuk menyelesaikan persoalan secara adil.
Bagi Said Iqbal, kehadiran Desk Ketenagakerjaan dan keterlibatan langsung Kapolri dalam membangun komunikasi dengan serikat pekerja merupakan langkah strategis yang patut diapresiasi dan dijaga keberlanjutannya.
“Kalau ada masalah ketenagakerjaan, mari kita selesaikan bersama. Jangan dibiarkan menjadi konflik yang berkepanjangan,” pungkasnya. (Yanto)