Bekasi,KPonline– Banyaknya pemberitaan yang menyatakan BPJS kesehatan Devisit membuat Jamkeswatch gerah mendengarnya. Layanan kesehatan yang dirasakan saat ini menjadi suatu dilema buat para peserta BPJS kesehatan. Kalau BPJS kesehatan tidak diperbaiki secara cepat bisa saja Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) yang lahir 1 januari 2014 dinegara ini runtuh, Rumah Sakit mungkin bisa rontok, Klinik pada tutup, perusahaan Farmasi tidak terbayar, Dokter pun pasti mengeluh, para Bidan bingung mau menginduk kemana, perawat terPHK, Karyawan kesehatan pun banyak menganggur(01/08/2019).
Angka Devisit yang sudah Fantastis pun tidak bisa dipungkiri lagi, dimana masyarakat bisa tau bagaimana kendali Management BPJS.
Saat dikomfirmasi via telpon Ade Khenzo salah satu pelaku sejarah BPJS kesehatan mengungkap harus adanya peran pemerintah yang serius dalam menghadapi gejolak olengnya BPJS kesehatan.
“Pak Jokowi harus gerak cepat dalam hal ini, tidak boleh kerja nanti,nanti.
Satu hal yang ingin saya sampaikan ke pak Jokowi, jangan keluarkan Perpres seolah olah dadakan. Seperti Perpres 28 tahun 2016,
ya paling minim harus ada kajian pak.” kata pria yang pernah melakukan Long March Surabaya-Jakarta demi layanan kesehatan.
Banyak pertanyaan kepada BPJS kesehatan karena sering terdengar Devisit, dan Devisit terus. Apakah sudah salah kelola?
Pergantian Direksi atau merubah System, dan perketat kepatuhan. Jangan paksakan iuran dinaikkan.
“Kembalikan fungsi kerja Dewan Pengawas(Dewas) BPJS kesehatan, dan kembalikan fungsi Dewan Jaminan Sosial Nasional(DJSN) kalau itu semua difungsikan saya yakin layanan kesehatan dinegara ini pasti jauh lebih profesional lagi.” ucap salah satu Jamkeswatch.
Universal Health Coverage(UHC) berharap bisa dirasakan secara menyeluruh untuk semua masyarakat indonesia lebih baik lagi. Presiden punya pembantu mentri, dan pejabat lainnya. Jika mereka tidak bisa membantu tidak ada salahnya ganti mereka.
Kementerian terkait jangan munculkan Ego Sentris, pinter tapi Kebelinger dan kurang bijak.
“Ajak analisa dari kedokteran, Forum Rumah Sakit, Asklin , IDI, pemerhati kesehatan, Akademisi, tokoh masyarakat, perwakilan kaum Buruh, dan Apindo untuk membahas bagaimana supaya BPJS kesehatan kembali ke amanah Undang-Undang.” tambah Ade Kenzo. (Jhole)
