Nusa Dua, KPonline – Sekretaris Jenderal KSPI Muhammad Rusdi yang menghadiri Asia Pasific Regional Meeting (APRM) ke 16 yang diadakan oleh International Labor Organization di Nusa Dua, Bali pada tanggal 6 hingga 9 Desember 2015 menulis ringkasan sambutan Presiden International Trade Union Confederation Asia Pacific (ITUC AP) Felix Antony. ITUC adalah afiliasi internasional dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Berikut adalah ringkasan dari sambutan yang disampaikan Felix:
1. Kelompok pekerja mengalami hal yang sulit. Tidak mendapatkan penghargaan yang baik. Banyak masalah terkait hak-hak serikat, seperti yang terjadi di India.
2. Masalah juga terjadi di Indonesia, terkait protes upah minimum dimana partisipasi dalam perundingan upah minimum dihilangkan dan mereka mendapatkan represi yang brutal dari polisi ketika serikat buruh melakukan penolakan terhadap kebijakan upah.
3. Represhifitas juga terjadi di Korea, dimana pemimpin buruh yang melakukan demonstrasi di hukum 5 tahun penjara dan bahkan ada yang sampai meninggal dunia terkena water canon.
4. Kami ingin mengingatkan ILO, dimana kini posisi kerja diperlemah menjadi informal. Mengindari pembayaran, cuti, dll. Laporan ILO menegaskan adanya pendapatan yang tidak layak dan lemahnya jaminan sosial.
5. Pekerja kecewa terhadap penolakan delegasi tripartit unsur pekerja dari Pakistan dan Myanmar dalam sidang ILO ini. Ini adalah bentuk serangan terhadap pekerja.
6. Hanya sebagain negara yang meratifikasi konvensi dasar ILO terutama Konvensi 87 dan 98 tentang kebebasan berorganisasi dan berunding.
7. Saya berharapa masalah masalah tersebut menjadi concern rencana kerja dan rekomendasi dari kerja kerja ILO sebelum kita bertemu di APRM berikutnya.
8. Di kawasan Asia Pacific, hak-hak pekerja masih banyak yang di naikan oleh pemerintah dan pengusaha atas nama membangun iklim investasi.
9. Kerja paksa dan kerja pada anak juga masih banyak terjadi di Kawasan Asia Pacific. Termasuk kondisi buruh migran yang masih di ekspoitasi.
10. Masalah juga banyak terjadi di Bangladesh, terutama di sektor Garmen. Termasuk masalahn perempuan yang harus di perhatikan khusus oleh ILO.
11. Serikat pekerja ingin melihat bagaimana pemerintah melakukan Ratifikasi konvensi ILO dan kemudian bagaimana ILO menyusun prioritas program di Bangladesh, termasuk bantuan program dari CSR dalam program Better Work.
12. Di Delhi, kami memeprtanyakan kerjasama dengan Word Bank terkait pembangunan jalan, sejak kapan ILO memprioritaskan program kerja yg bukan menjadi mandat utamanya.
13. Mandat ILO, bila dilihat dari sejarah perhatian pada keadilan sosial yang dimulai dari pekerja. (*)
