Karawang, KPonline – Sarjana Teknik lulusan tahun 2002 ini aktif dalam pergerakan mahasiswa semasa duduk di bangku kuliah. Di Universitas Trisaksi, tempatnya menimba ilmu teknik industri, ia terpilih menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Universitas Tisakti.
Saat itu tahun 1999, ketika orde reformasi baru saja dimulai. Pergulatan mahasiswa di kampus reformasi menjelang jatuhnya orde baru ia alami. Apalagi, sudah menejakkan kaki di sana sejak tahun 1996.
Tidak hanya di HMI. Tahun 2000, ia juga menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Teknik Industri. Dua posisi dalam himpunan mahasiswa itu, menunjukkan bahwa sosok yang satu ini adalah seorang aktivis mahasiswa.
Lulus kuliah tahun 2002, dunia pergerakan tidak jauh dari hidupnya. Ketika sudah bekerja, ia juga aktif dalam serikat pekerja. Tahun 2008, namanya tercatat sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi PUK SPEE FSPMI PT Sharp. Tiga tahun kemudian, ia dipercaya menjadi Ketua PUK.
Laki-laki yang saya ceritakan di atas bernama Resia Saptoni. Kelahiran Muara Enim, Sumatera Selatan, pada tanggal 2 September 1976.
Aktif di FSPMI sejak dari tingkat unit kerja, saat ini Resia dipercaya sebagai Sekretaris Konsulat Cabang FSPMI Karawang.
Prestasi terbaiknya adalah saat ia menjadi Anggota Dewan Pengupahan Karawang, tahun 2009 – 2013. Dewan Pengupahan Kabupaten adalah sebuah lembaga yang salah satu tugasnya merekomendasikan besarnya kenaikan upah minimum.
Sebelum PP 78/2015 diberlakukan, Dewan Pengupahan memiliki kewenangan yang cukup besar untuk merekomendasikan kenaikan upah minimum. Di era Resia inilah, Kabupaten Karawang menjadi jawara. Upah minimumnya menjadi yang tertinggi di seluruh Indonesia.
Ketika menjabat sebagai Production Manager PT Grand Dinamika MFG (2016 – 2018, komitmen suami dari Ida Wati ini terhadap perjuangan kaum buruh tak pernah berubah. Ia tetap konsisten untuk berada di garis depan perjuangan.
Atas dedikasi dan komitmennya selama ini, tidak berlebihan jika kemudian FSPMI – KSPI merekomendasikan Resia Saptoni maju dalam pemilihan legislatif 2019 untuk DPRD Provinsi Jawa Barat. Seperti halnya saat duduk dalam Dewan Pengupahan yang berhasil memperjuangkan kesejahteraan, kita percaya, sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, Resia bisa memberikan yang terbaik untuk rakyat dan kaum pekerja.
