Bekasi, KPonline – Agenda yang sudah dicanangkan jauh-jauh hari akhirnya terlaksana, Rumah Makan dan Pemancingan Surya Kencana yang berada di kampung Sempu, Cikarang Utara, dipilih menjadi tempat pertemuan relawan Jamkeswatch Bekasi, Minggu (15/11/2020).
Sebagai motor pergerakan dalam pengawasan layanan kesehatan, Jamkeswatch Bekasi mengadakan rapat rutin yang dihadiri oleh beberapa relawan Jamkeswatch yang ada di kabupaten Bekasi.
M. Nurfahroji selaku Dirut Hukum Jamkeswatch juga nampak hadir dalam agenda ini. Tidak kalah ketinggalan hadir perwakilan dari pengurus DPD Jamkeswatch Bekasi yang diwakilkan oleh Supriadi selaku bidang pendidikan dan Budi Lahmudi SH selaku bidang Advokasi Jamkeswatch Bekasi.
Berbagai kendala layanan kesehatan di lapangan menjadi topik pembahasan dalam Ratin tersebut. Selama ini, banyak masyarakat yang tidak mengetahui berbagai kebijakan Rumah Sakit, atau kebijakan Pemda setempat hingga seolah-olah masyarakat ketika melakukan pengobatan di Rumah Sakit harus merogoh kocek sendiri.
“Ini hal yang sangat penting bagaimana masyarakat di kabupaten Bekasi bisa mendapatkan hak sehatnya, terutama orang miskin, dan tidak mampu. Kedepan Jamkeswatch Bekasi harus bisa mengadakan audensi dengan komisi IV, dan Dinas kesehatan (Dinkes) terkait layanan kesehatan yang sering menemukan kejanggalan,” tegas pria yang akrab disapa bang Ozi ini.
Menurutnya, lahirnya Jamkeswatch justru bisa membantu beberapa instansi dalam memantau layaanan kesehatan. Tidak bisa dipungkiri Jamkeswatch juga adalah salah satu pelaku sejarah lahirnya salah satu lembaga negara yang bernama Badan Pengelengara Jaminan Sosial (BPJS).
“Tim Jamkeswatch Bekasi sangat luar biasa, namun dari beberapa laporan yang saya terima, kurang intensnya kontribusi pengurus DPD Jamkeswatch terhadap tim di lapangan. Ini mesti jadi evaluasi penting agar kerja tim bisa berkesinambungan dalam setiap pergerakan,” kilah Ozi penuh harap.
Ditempat yang sama salah satu relawan Jamkeswatch mengungkapkan, belum mengetahuinya kepengurusan secara struktural. Bahkan terkait beberapa relawan yang belum punya Kartu Tanda Anggota (KTA) menjadi permasalahan secara internal.
“Iya saya berharap para pengurus DPD bisa menfasilatasi ketika terjadi permasalahan, biarkan saja kami dibawah sebagai eksekutor, dan pengurus DPD bisa menyampaikan ke atas apa yang menjadi fakta sebenarnya dalam hal layanan kesehatan di kabupaten Bekasi. Masih ada pihak Rumah Sakit yang menanyakan apa itu Jamkeswatach, apa lagi kalau pihak Dinas Kesehatan tidak mengetahui, mendingan mundur aja dari Dinkes,” cetusnya.
Penulis: Jhole
Foto: Jhole
