Jakarta, KPonline–Setelah mengabdikan diri sebagai pendidik selama 30 tahun, Sarmadi, seorang guru dengan gaji sekitar Rp3 juta per bulan, harus menerima kenyataan pahit. Alih-alih mendapatkan pesangon yang layak, ia hanya diberikan uang kerohiman yang nilainya jauh dari harapan.
“Saya sudah mengajar selama 30 tahun, mendidik banyak generasi, tapi di akhir masa kerja, saya justru hanya mendapatkan uang kerohiman. Apakah ini bentuk penghargaan bagi guru yang telah mengabdi selama puluhan tahun?” ujar Sarmadi dengan nada kecewa.
Untungnya Sarmadi menolak PHK tersebut.
Dalam aturan ketenagakerjaan di Indonesia, pesangon biasanya diberikan kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Namun, dalam beberapa kasus, perusahaan atau instansi memberikan uang kerohiman sebagai bentuk kompensasi tanpa mengikuti aturan pesangon yang sebenarnya.
Pakar ketenagakerjaan menilai bahwa kasus ini mencerminkan lemahnya perlindungan bagi tenaga pendidik, terutama mereka yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau memiliki kontrak kerja yang tidak jelas. “Sebaiknya ada transparansi dan kejelasan mengenai hak guru, terutama yang telah lama mengabdi,” ujar seorang pemerhati pendidikan.
Kasus ini pun memicu perbincangan luas di kalangan masyarakat dan sesama tenaga pendidik. Banyak yang mempertanyakan apakah guru, sebagai pilar utama pendidikan, mendapatkan hak yang setimpal dengan pengabdiannya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait mengenai apakah ada kemungkinan Pak Sarmadi mendapatkan kompensasi yang lebih layak. Namun, kejadian ini menjadi pengingat bagi para pekerja untuk memahami hak-hak mereka dan memastikan ada kepastian hukum dalam kontrak kerja atau peraturan baku perusahaan atau yayasan mereka sejak awal.
