Perlawanan Buruh Terhadap Upah Murah Juga Dilakukan di Cilegon

Cilegon, KPonline – Kaum buruh di Kota Cilegon, Banten, menggelar demo menuntut kenaikan Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK) pada Selasa (7/11/2017). Aksi demo berlangsung di tengah rapat pleno penetapan UMK.

Seperti diberitakan detik.com, Rapat Pleno digelar di Ruang Rapat Wali Kota Cilegon itu dihadiri 3 elemen, yakni Pemkot Cilegon, serikat buruh, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Masing-masing dari mereka punya usulan sendiri soal kenaikan upah.

Bacaan Lainnya

Apindo dan Pemkot Cilegon mengusulkan besaran upah sama, sementara serikat buruh lebih besar dari yang diajukan keduanya. Pihak serikat buruh mengajukan UMK Cilegon sebesar Rp 3.687.854,97, Apindo Rp 3.622.214,61 dan Pemkot Cilegon Rp 3.622.214,61. Melihat dari tiga versi tersebut kenaikan UMK itu tidak jauh berbeda yakni rata-rata naik Rp. 300.0000 dari UMK Kota Cilegon 2017 Rp 3.331.997.63.

Serikat buruh mengajukan besaran UMK 2018 berpatokan pada perhitungan insflasi. Sementara Apindo dan Pemkot Cilegon berpatokan pada surat edaran yang dikeluarkan Kemenaker yang mengacu pada Pasal 44 Ayat 1 dan Ayat 2 Peratuan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015) yang menetapkan kenaikan UMK sebesar 8,71 persen dari UMK sebelumnya.

Inilah salah satu kelemahan dari PP 78/2015, yang menggunakan nilai inflansi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga daerah seperti Cilegon yang inflansinya tinggi, kenaikan upahnya di bawah inflansi.

Usulan Dewan Pengupahan ini akan mengajukan ke Plt Wali Kota Cilegon untuk kemudian mengajukan rekomendasi besaran kenaikan upah itu ke Pemprov Banten.

“Sebenarnya kita ingin selesainya hari ini, Plt Wali Kota untuk mengambil keputusan. Intinya acuan serikat buruh tetap mengacu pada inflasi Kota Cilegon. Kita inginnya UMK 2018 itu naik di atas 10 persen,” kata Ketua Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi, Pertambangan dan Umum (F-SPKEP) Kota Cilegon, Rudi Sahrudin.

Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten sendiri sudah ditetapkan naik sebesar 8,71% sesuai dengan PP 78/2015.

Padahal, berdasarkan data yang dihimpun koranperdjoeangan.com, ada 4 provinsi yang persentase kenaikan UMP di atas 8,71%, yakni Papua Barat 10,14%, Nusa Tenggara Barat 11,88%, Nusa Tenggara Timur 8,85% dan Maluku 15,44%. Pertanyaannya adalah, mengapa Provinsi-Provinsi lain tidak bersedia menetapkan upah minimum menjadi layak bai kaum buruh?

Pos terkait