Perjalanan Pesawat dan Kereta Api Lumpuh: Buruh Mogok Kerja, Tolak Reformasi Ketenagakerjaan yang Dinilai Mengancam Hak Pekerja

Perjalanan Pesawat dan Kereta Api Lumpuh: Buruh Mogok Kerja, Tolak Reformasi Ketenagakerjaan yang Dinilai Mengancam Hak Pekerja

Lisbon, KPonline-Portugal kembali diguncang aksi mogok umum nasional yang melumpuhkan berbagai layanan publik pada Rabu (3/6/2026). Aksi yang dipimpin oleh konfederasi serikat pekerja terbesar Portugal, CGTP, merupakan mogok nasional kedua dalam enam bulan terakhir sebagai bentuk penolakan terhadap reformasi ketenagakerjaan yang sedang didorong pemerintah.

Ketua CGTP, Tiago Oliveira, menegaskan bahwa paket reformasi tersebut berpotensi memperburuk kondisi pekerja. Menurutnya, aturan baru akan memperluas praktik kerja tidak tetap, melonggarkan pengaturan jam kerja, mempermudah pemutusan hubungan kerja (PHK), serta membatasi hak mogok dan perlindungan bagi pekerja yang memiliki tanggung jawab keluarga.

Dampak mogok terasa luas di berbagai sektor. Layanan kereta api nasional berhenti beroperasi untuk rute jarak jauh dan sebagian besar rute regional. Jaringan metro di ibu kota, Lisbon, juga ditutup sehingga mengganggu mobilitas masyarakat.

Sektor pendidikan dan kesehatan turut terdampak. Sejumlah sekolah tidak beroperasi karena minimnya tenaga pendidik dan staf yang hadir. Rumah sakit menunda banyak operasi serta konsultasi medis setelah para perawat ikut bergabung dalam aksi mogok.

Gangguan juga terjadi di sektor penerbangan. Maskapai nasional Portugal hanya mampu mengoperasikan sebagian kecil penerbangan dari jadwal normal harian, sementara sejumlah maskapai lain mengurangi frekuensi penerbangan secara signifikan selama aksi berlangsung.

Pemerintah Portugal yang dipimpin koalisi kanan-tengah tetap berupaya meloloskan reformasi yang mencakup perubahan lebih dari 100 pasal dalam undang-undang ketenagakerjaan nasional. Pemerintah beralasan langkah tersebut diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun, kalangan pekerja menilai reformasi itu justru akan semakin melemahkan posisi buruh. Banyak pekerja khawatir aturan baru akan membuka peluang penerapan jam kerja lebih panjang tanpa kompensasi yang memadai, mempercepat proses PHK, serta memperluas penggunaan tenaga kerja alih daya dengan biaya lebih murah.

Di sisi lain, Menteri Tenaga Kerja Portugal, Maria do Rosario Ramalho, menyatakan bahwa dampak mogok tidak sebesar yang diklaim serikat pekerja. Menurut pemerintah, sebagian besar pekerja tetap bekerja dan aktivitas ekonomi nasional masih berjalan.

Gelombang protes ini menunjukkan meningkatnya ketegangan hubungan industrial di Portugal. Bagi kalangan buruh, perjuangan mempertahankan hak-hak pekerja menjadi alasan utama di balik aksi mogok nasional yang kembali mengguncang negara tersebut.

Mereka menilai reformasi ketenagakerjaan tidak boleh mengorbankan kepastian kerja, perlindungan sosial, dan hak-hak dasar pekerja yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun.