Penyatuan Golongan Daya Listrik, Kenaikan Harga Listrik Berkedok?

Jakarta, KPonline – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menyatukan golongan daya listrik untuk tarif nonsubsidi golongan 900VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA, menjadi 4.400 VA. Sementara itu, untuk daya listrik 450 VA dan 900 VA yang disubsidi oleh pemerintah tetap ada.

Muncul pertanyaan dalam diri kita. Apa sesungguhnya yang menjadi tujuan dari pemerintah, sehingga harus ada perubahan kebijakan seperti ini? Kayak kurang kerjaan aja. Lebih jauh lagi, apakah akan ada kenaikan tarif listrik?

Bacaan Lainnya

Untuk menepis anggapan itu, pemerintah mengatakan kenaikan dan penambahan daya tersebut tidak akan berpengaruh pada pengeluaran biaya listrik masyarakat. Karena tidak akan dikenakan biaya apa pun. Besaran tarif per KWH juga tidak akan berubah.

Benarkah demikian? Seperti diketahui, saat ini harga listrik per KWH untuk daya 900 VA nonsubsidi adalah Rp1.352. Sementara harga untuk daya 1300 VA, 2200 VA, atau 4400 VA adalah Rp1.467,28. Jika semua golongan itu disatukan, bukankah pengguna listrik 900 VA yang tadinya membayar Rp 1.352 akan membayar lebih mahal, menjadi Rp 1.467,28.

Itu artinya, masyarakat pengguna daya 900 VA harus membayar lebih mahal, karena sekarang daya yang dipakai adalah 4400 VA.

Kenaikan Harga Listrik Berkedok

Menanggapi penyatuan daya listrik sebagaimana tersebut di atas, Ekonom Institute for Economic Development (INDEF) Bima Yudistira menilai penyeragaman golongan ataupun tarif hanyalah dalih pemerintah untuk menaikkan tarif listrik bagi pelanggan 900 VA nonsubsidi.

“Ini saya lihat sebenarnya kedok pemerintah untuk menaikkan tarif listrik,” ujar Bima.

Menurutnya, Pemerintah sebelumnya berencana menaikkan tarif listrik bagi pelanggan PLN nonsubsidi pada pertengahan tahun ini. Namun, melihat kondisi ekonomi dan respons masyarakat, pemerintah kemudian membatalkan rencana tersebut dan memastikan tak akan ada kenaikan tarif hingga akhir tahun ini.

Kondisi ini kemudian berpengaruh pada kinerja PLN. Hingga kuartal III, laba PLN anjlok 72 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi Rp3,06 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan sempat was-was dengan kemampuan PLN dalam membayar utang hingga menyurati Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

“Jadi PLN memang berada dalam sebuat dilema. Ditekan pemerintah untuk terus membangun infrastruktur, tapi dananya semakin terbatas (dengan tidak menaikkan tarif listrik) dan utangnya juga membengkak. Akhirnya masyarakat ujungnya yang akan dikorbankan dengan berbagai alibi untuk menaikan tarif listrik,” lajutnya.

Bima pun menilai kebijakan penyesuaian tarif tersebut kurang tepat dilakukan saat ini karena dapat memukul daya beli kelas menengah. Pasalnya, penyesuaian tarif kendati hanya dilakukan pada golongan 900 VA dapat mengerek inflasi.

Kontradikif dengan Kempanye Hemat Energi, Hemat Biaya

Hal lain, ketika memilih untuk menggunakan daya 900 VA, sebenarnya masyarakat sudah menghitung kebutuhan listrik yang mereka gunakan. Jika dipaksa menjadi 4400 VA apakah ini bukan disebut pemborosan? Belum lagi, secara psikologis, penyatuan batas daya listrik dengan atau tanpa sadar akan mendorong masyarakat mengkonsumsi listrik lebih banyak lagi.

Hal ini kontradiktif dengan kampanye “hemat energi, hemat biaya”, yang pernah dilakukan Pemerintah. Adapun yang dimaksud dengan hemat energi dan hemat biaya adalah mempergunakan energi secukupnya. Karena energi yang dipergunakan tidak dapat diperbaharui, maka sudah seharusnya kita pergunakan dengan sehemat mungkin. Dengan menghemat energi, maka dengan demikian biaya yang kita keluarkan pun akan hemat.

Contoh dari energi yang perlu kita hemat adalah listrik. Untuk mendapatkan listrik manusia harus bersusah payah membuat berbagai macam pembangkit listrik, seperti PLTN, PLTS, PLTU, dan PLTA. Dimana masing masing pembangkit listrik ini dibuat dengan biaya yang cukup besar. Dari pembangkit listrik inilah kita mendapatkan listrik yang diperlukan untuk kehidupan kita, dengan demikian sudah sepantasnya kita melakukan penghematan terhadap listrik yang sudah ada.

Sekali lagi. Dengan mendorong ke 4400 VA, bukankah saja hal ini merupakan bentuk lain dari pemborosan? Padahal, masyarakat sebenarnya hanya butuh 900 VA saja.

Pos terkait