Bogor, KPonline – Dalam agenda konsolidasi Politik FSPMI Bogor, Depok dan Cianjur, yang diselenggarakan di Kantor Konsulat Cabang FSPMI Bogor pada Sabtu 1 Desember 2018, selain perangkat organisasi FSPMI juga hadir Mirah Sumirat Presiden Asosiasi Pekerja Indonesia dan Buya Fauzi Komandan Laskar Nasional SPN.
Bahkan, terlihat beberapa orang anggota FSPASI dari PUK SPE Cressyn Indonesia.
Kedatangan mereka tentu bukan tanpa alasan. Akan tetapi ingin memperkuat alasan kaum buruh, untuk mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada April 2019.
“Karena itulah fundamental dideklarasikannya Rumah Indonesia pada beberapa waktu yang lalu,” ungkap Riden Hatam Aziz.
“Apa tujuan dibentuknya Rumah Indonesia ? Pertama, untuk mengakomodir suara-suara kaum buruh, rakyat dan berbagai elemen lainnya, dalam rangka memenangkan Prabowo-Sandi,” jelas Sekretaris Jendral FSPMI ini.
Tidak hanya terbatas pada anggota FSPMI atau serikat buruh yang berafiliasi dengan KSPI saja, akan tetapi kita juga mengakomodir suara dan dukungan dari anggota-anggota serikat pekerja atau serikat buruh yang tidak berpihak ke “kubu sebelah” untuk dirangkul menjadi Relawan Rumah Indonesia” tegas Riden.
Hal tersebut sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai anggota KSPI untuk memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo-Sandi.
Para buruh menyadari, bahwa PP 78/2015, Pergub 54/2018 dan yang terakhir Permenaker 15/2018 merupakan produk-produk aturan dan kebijakan yang sangat tidak pro-buruh dan rakyat.
Yang kedua, tujuan didirikannya Rumah Indonesia adalah untuk menangkan caleg-caleg dari buruh, yang maju sebagai calon anggota legislatif DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPR RI.
Hal ini agar terbentuk dan terbangun kekuatan yang kokoh antara eksekutif dan legislatif. Sehingga sinergitas antara keduanya saling menguatkan, satu dengan yang lainnya.
Mengakhiri orasi politiknya, Riden Hatam Aziz, mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkuasa saat ini, haruslah pemerintah yang pro-rakyat.
“Dimana-mana, di negara manapun, parameter keberhasilan suatu pemerintahan adalah kemampuan daya beli rakyatnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan keberhasilan suatu pemerintahan, bukan diukur dari pembangunan infrastruktur atau seberapa panjang jalan yang akan kita tempuh,” tegas Riden didepan 200-an anggota Konsolidasi Politik FSPMI Bogor, Depok dan Cianjur.pada Sabtu 1 Desember. (RDW)
