Aksi Pengawalan KBPP untuk Rekomendasi UMSK 2018 Karawang di Gedung Sate Bandung

Karawang, KPonline – Koalisi Buruh Pangkal Perjuangan (KBPP) kembali mengawal Rekomendasi Umsk 2018 yang sudah di tanda tangani oleh Bupati Karawang di Gedung Sate Bandung Jawa Barat yang sebelumnya rekomendasi Umsk 2018 di kembalikan karena ada beberapa Syarat yang belum terpenuhi menurut rapat Pleno sebelumnya di Disnakertrans Provinsi Jawa Barat. hari ini senin tanggal 23 April 2018 KBPP kembali lagi ke Bandung untuk pengawalan rekomendasi Umsk 2018 yang Awal nya akan di laksanakan rapat pleno oleh Kantor Kadisnakertrans Provinsi Jawa Barat sesuai surat Instruksi untuk Pengawalan Umsk 2018 Karawang.

Namun ada informasi dari Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Barat dari Fspmi Bapak Sabilar Rosyad untuk agenda Rapat Pleno di Kadisnakertrans Provinsi di alihkan ke Gedung Sate Bandung Pkl 10.00 wib yang sebelum nya akan di laksanakan di kantor Disnakertrans Provinsi pada Pkl 13.00 wib untuk Kabupaten Karawang.

Bacaan Lainnya

Yang hadir pada pengawalan rekomendasi Umsk 2018 Karawang di Depan Gedung Sate dari KBPP Karawang adalah Dari Fspmi, Spsi dan Ppmi Kurang lebih 300 orang dari seluruh Serikat Pekerja yang ada di Karawang.

Rekomendasi Umsk 2018 Karawang hari ini akan di bahas pada rapat pleno Kadisnakertrans Provinsi Jawa Barat menurut Bapak Saepudin salah satu Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Karawang dari Fspmi yang di wawancarai oleh Media Perdjoeangan mengatakan ” Rekomendasi Umsk 2018 Karawang ini sudah memenuhi syarat dan benar sesuai prosedur, tapi Ada 8 sektor yg di permasalahkan Apindo dan Pemerintah yang di antaranya : RTMM, Kertas, Ban & Karet, Alat Kesehatan, Alat Kacamata, Kaca, Marmer dan Granit. Sehingga Ini menunjukkan inkonsistensi yg dilakukan oleh pemerintah Propinsi Jawa barat yang tidak tegas, alias masuk angin dan kita hari ini mengawal sampai malam bila perlu untuk menunggu keputusan dari Hasil Rapat Pleno Disnakertrans Provinsi dan kemudian besoknya tinggal di berikan Biro Hukum Gubernur Jawa Barat untuk di SK kan” tuturnya

Aksi Pengawalan Rekomendasi Umsk 2018 Karawang ini yang di motori oleh KBPP di mulai pada Pkl 10.30 WIB Sampai dengan Pkl 18.00 wib menurut aturan Aksi, namun rapat pleno selesai sampai Pkl 21.30 Wib sehingga sebagian pimpinan buruh dari 3 Kabupaten tetap bertahan untuk menunggu Hasil Rapat Pleno di Gedung Sate antara Dewan Pengupahan Provinsi, Pemerintah Provinsi dan Apindo Jawa Barat yang mengenai Rapat Pleno Umsk 2018 untuk Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta ini.

Inilah Hasil Rapat Pleno
Hasil rapat pleno untuk Umsk 2018 Kab. Bandung Barat, Kab. Karawang, dan Kab. Purwakarta sebagai berikut :

1. Kab. Bandung Barat tidak dapat direkomendasikan ke Gubernur karena Pemerintah Kabupaten tidak dapat memenuhi kekurangan yg disyaratkan

2. Kab. Purwakarta sikap Apindo & Pemerintah untuk Sektor Logam & Sektor Perakitan Mobil besar tidak dapat direkomendasikan karena tidak memenuhi Unsur Homogenitas, hanya Sektor Komponen Automotiv yang dapat direkomendasikan ke g
Gubernur sikap Serikat Pekerja/Serikat Buruh tetap merekomendasikan seluruh sektor kepada Gubernur

3. Kab. Karawang
Sikap Apindo dan Pemerintah menawar angka Umsk 2018 yang sudah direkomendasikan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang,
sikap Serikat Pekerja / Serikat Buruh
Tidak mau tawar menawar Umsk 2018 yang sudah direkomemdasikan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang.

Menyikapi hasil dari Rapat Pleno Ketua Dewan Wilayah FSPMI Jawa Barat bapak Sabilar Rosyad mengatakan ” Sikap DPW Fspmi akan melakukan loby informal kepada Gubernur agar tetap meng SK kan Umsk 2018 Karawang yang telah direkomendasikan oleh Kabupaten Karawang & Kabupaten Purwakarta itu yang pertama, Yang Kedua Agar KC Karawang melakukan loby kepada Bupati Karawang mengeluarkan surat protes agar Depeprov merekomendasikan Umsk Karawang ke Gubernur sesuai dengan apa yg telah direkomendasikan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang dan yang ke tiga untuk KC Purwakarta meloby Disnaker/plt Bupati untuk melakukan hal sama seperti Karawang” pungkas nya

(HSN & YPN)

Pos terkait