Pembangkangan Sipil Terhadap Rezim Jokowi

Bogor, KPonline-Pembangkangan sipil adalah penolakan untuk mematuhi hukum tertentu, tuntutan, dan perintah dari suatu pemerintah, atau kekuatan kekuasaan internasional, yang ditegaskan dan aktif. Pembangkangan sipil merupakan suatu pelanggaran hukum secara simbolis atau bersifat ritual, daripada sebuah penolakan sistem secara keseluruhan. Pembangkangan sipil kadang-kadang, meskipun tidak selalu, didefinisikan sebagai perlawanan tanpa kekerasan.

Salah satu implementasi pembangkangan sipil besar-besaran paling awal adalah yang dilakukan oleh rakyat Mesir terhadap pendudukan Britania dalam Revolusi 1919. Pembangkangan sipil merupakan salah satu dari berbagai cara yang dilakukan rakyat untuk memberontak terhadap apa yang mereka anggap sebagai hukum yang tidak adil. Cara ini telah digunakan dalam berbagai gerakan perlawanan tanpa kekerasan di India (kampanye Gandhi untuk kemerdekaan dari Imperium Britania), di Revolusi Velvet Cekoslovakia dan di Jerman Timur untuk menggulingkan pemerintahan komunis mereka. Di Afrika Selatan dalam perjuangan menentang apartheid, dalam Gerakan Hak Sipil Amerika, dalam Revolusi Bernyanyi untuk membawa kemerdekaan kepada negara-negara Baltik dari Uni Soviet, terbaru dengan Revolusi Mawar 2003 di Georgia dan Revolusi Oranye 2004 di Ukraina, termasuk di antara berbagai gerakan lain di seluruh dunia.

Bacaan Lainnya

Pembangkangan sipil (civil disobedience) dalam konteks politik pada hakekatnya merupakan bentuk perlawanan sosial. Namun sebagai perlawanan sosial tanpa kekerasan
pembangkangan sipil (civil disobedience) sebenarnya mempunyai tujuan yang sama dengan
perlawanan politik yang menggunakan cara kekerasan seperti huru-hara, kudeta, pembunuhan atau terorisme, pemberontakan, separatisme serta revolusi, yakni menghendaki perubahan.
Namun secara metode, cara yang dipakai antara keduanya sangat berbeda Pembangkangan sipil (civil disobedience) cenderung ingin mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menghindari kekerasan bahkan cenderung pasif (pasif action) dalam merespon kebijakan
politik pemerintah yang tidak disetujuinya.

Rezim Jokowi Telah “Mengajarkan” Pembangkangan Sipil

Sejak berkuasanya rezim Jokowi pada 2014 hingga saat ini, rakyat Indonesia sudah seringkali “diajarkan” untuk melakukan pembangkangan. Membangkang dan melawan hukum, membangkang dan melawan keputusan pengadilan, membangkang dan melawan arus. Lihat saja, keputusan dan kebijakan pemerintah yang berkuasa saat ini. Lebih dari 60 janji kampanye Jokowi, tidak ada satu pun yang dijawab dengan pelaksanaan. Hampir kesemuanya “mengambang” tidak jelas entah kemana arahnya. Kenaikan harga BBM, kenaikan Tarif Dasar Listrik, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Dengan tidak menepati janji-janji politiknya disaat kampanye yang lalu, jika tidak ingin dikatakan “ngibul”, mungkin Jokowi sudah secara langsung mengajarkan rakyat Indonesia untuk tidak menepati janji. Membangkang dari janji-janji politiknya bukan?

Masih ingat dengan meme-meme yang “mencibir” Rezim Jokowi? Atau meme-meme “Uji Nyali Salam 2 Jari Bersama Jokowi”? Bentuk-bentuk perlawanan sipil terhadap rezim Jokowi sudah mulai terang-terangan dilakukan oleh masyarakat sipil. Bahkan, dari kalangan militer pun sudah mulai berani “angkat 2 jari”, meskipun tidak sebanyak dan seviral yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Bagaimana seorang oknum Pasukan Pengamanan Presiden “melipat” jari seorang mahasiswa, dan itu menjadi meme yang sangat lucu dan viral sejagad dunia maya. Iring-iringan rombongan kepresidenan yang “diledek” oleh masyarakat sepanjang jalan, dengan mengacungkan Salam 2 Jari, atau ada seorang Bapak yang sedang menggendong anaknya, sambil berpose Salam 2 Jari didepan kendaraan dinas Presiden RI 1. Itulah bentuk-bentuk perlawanan sipil terhadap rezim Jokowi, dan apakah Jokowi tidak melihat hal itu?

Belum lagi, BUMN yang bernama PT. Semen Indonesia yang beroperasi di Pegununungan Kendeng. Perusahaan Negara yang dahulu bernama PT. Semen Gresik ini, telah mengabaikan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ada 2 alasan tentang keputusan hakim Mahkamah Agung terhadap pembangunan PT. Semen Indonesia di Kendeng.

Pertama, lebih dari 2500 warga menanda tangani penolakan penambangan tersebut (Putusan 99/K/PTUN/2016, hal. 111-112). Hal ini menunjukkan bahwa izin lingkungan tersebut lahir tanpa proses yang baik dalam sosialisasi dengan masyarakat. Kedua, hakim menganggap SK Gubernur Jawa Tengah melanggar azas kehati-hatian (princilple of carefulness). Karena kegiatan penambangan akan merusak lingkungan, karena daerah tersebut adalah daerah cekungan air tanah. Negara wajib menegaskan, menghindari potensi kerusakan alam lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Sekalipun penambangan ini dipandang sebagai kepentingan strategis bangsa dan negara, pembatasan secara ketat harus terukur agar tidak mengganggu sistem akuifer alami di Pegunungan Kendeng.

Dan pembangunan PT. Semen Indonesia terus berlanjut, dilakukan oleh BUMN, perusahaan Negara. Apakah Negara tidak melihat dan tidak tahu? Dan ini terjadi di saat rezim Jokowi. Pembangkangan Negara atas keputusan Negara? Jawab saja sendiri.

Dan yang terheboh adalah “tumpulnya hukum ke atas, akan tetapi tajam ke bawah”. Buni Yani, Ahmad Dhani, Rocky Gerung dan sederetan panjang nama-nama pendukung oposisi, dikriminalisasi dengan tuduhan-tuduhan yang beragam. Pencemaran nama baik, melanggar UU ITE, undang-undang karet dengan pasal-pasal karetnya, makar, dan entah pasal-pasal KUH Pidana yang mana lagi, yang digunakan oleh resim berkuasa saat ini, untuk membungkam suara-suara rakyat. Bukankah suara rakyat adalah Suara Tuhan? Apakah rezim yang berkuasa saat ini sudah tidak takut lagi dengan Tuhan? Bukankah Jokowi mengatakan, hanya takut kepada Tuhan? Terus Tuhan yang mana, yang ia maksud?

Mengutip kata-kata Richo Andi Wibowo, salah peniliti Ph.D di Utrecht University School of Law, dan juga seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, saya ulangi ya, Universitas Gadjah Mada. Ya, satu almamater lah sama beliau.

Richo Andi Wibowo menulis di kolom Indonesiana harian Kompas dengan judul : Pembangkangan Sipil. “Sehingga jangan heran bila masyarakat melakukan pembangkangan sipil (civil disobedience) dengan melakukan tindakan penyegelan terhadap pabrik Semen Indonesia. Jangan kaget pula jika kelak masyarakat melakukan hal-hal lain yang mereka pandang perlu.

Ketika pembangkangan sipil terjadi, aparat keamanan jangan langsung menyalahkan masyarakat sebagai biang keributan. Tindakan masyarakat tersebut perlu dipandang sebagai kombinasi dari intuisi masyarakat dalam melindungi alam mereka, sekaligus sebagai respon balik atas sikap pemerintah yang tidak menghormati hukum”. (RDW)

sumber foto : berdikarionline & hersubenoarief.com

Pos terkait