Cianjur, KPonline-Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Jamkeswatch FSPMI resmi melakukan pembentukan dan pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jamkeswatch FSPMI Kabupaten Cianjur pada minggu, (02/08/2026) yang berlangsung di Bris Waterpark.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai respons langsung atas terbitnya Surat Edaran Bupati Cianjur terkait penghentian pembiayaan Universal Health Coverage (UHC). Kebijakan penonaktifan ini berdampak pada dicoretnya sekitar 442.918 jiwa dari skema peserta JKN yang ditanggung pemda dan juga upaya memperkuat pengawasan dan advokasi jaminan kesehatan bagi masyarakat, khususnya pekerja dan buruh.
Sekretaris Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Jamkeswatch FSPMI, Heri Irawan, mengkritisi keras kebijakan tersebut. Ia menilai penonaktifan dalam jumlah besar tersebut berisiko mengabaikan hak dasar masyarakat atas jaminan kesehatan.
Pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jamkeswatch FSPMI Kabupaten Cianjur ini juga dihadiri oleh perwakilan BPJS Kesehatan Cabang Cianjur, Ketua Konsulat Cabang FSPMI Cianjur, serta perwakilan Pimpinan Unit Kerja (PUK) FSPMI.
Sekretaris (DPN) Dewan Pimpinan Nasional Heri irawan menegaskan bahwa kehadiran Jamkeswatch di Cianjur menjadi sangat penting untuk mengawal kebijakan kesehatan serta memastikan masyarakat tetap mendapatkan perlindungan yang layak.
Selain itu, Ia juga Mendorong pemerintah daerah untuk membuka ruang dialog dengan berbagai pihak guna mencari solusi terbaik tanpa mengorbankan hak masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com