Pelalawan, KPonline – Ketua Exco Partai Buruh Kabupaten Pelalawan, Yudi Efrizon, angkat bicara terkait rencana penggusuran warga yang bermukim di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Dalam pernyataannya yang disampaikan di Sekretariat Bersama Partai Buruh Pelalawan, Jalan Mesjid Raya No. 16, Pangkalan Kerinci, Yudi menyayangkan tindakan penggusuran sepihak yang menurutnya tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan.
Yudi menegaskan bahwa Partai Buruh hadir bukan hanya dalam urusan politik elektoral, tetapi lebih dari itu, memperjuangkan nilai keadilan dan kemanusiaan. “Ini bukan soal politik, ini tentang keadilan. Jika penggusuran memang harus dilakukan, setidaknya pemerintah harus menyiapkan solusi yang manusiawi,” ujarnya tegas.
Ia mengakui bahwa pendudukan lahan TNTN oleh warga memang tidak sepenuhnya sah menurut hukum. Namun menurutnya, proses itu tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan pemerintah sendiri. “Warga beli lahan, punya sertifikat, ada listrik, KTP, sekolah, rumah ibadah. Semua ini tidak muncul begitu saja tanpa peran pemerintah daerah,” jelas Yudi.
Yudi mempertanyakan tanggung jawab pemerintah terhadap masa depan warga jika penggusuran tetap dilakukan tanpa solusi. “Kalau mereka diusir begitu saja, apa pemerintah siap menampung mereka? Jangan sampai mereka jadi gelandangan, pengemis, bahkan pelaku kriminal karena tidak punya arah hidup,” ujarnya prihatin.
Ia juga menyuarakan pentingnya pendekatan yang mengedepankan solusi dua arah atau win-win solution. “Kami Partai Buruh tidak akan tinggal diam jika persoalan ini menyentuh kemanusiaan. Pemerintah harus punya empati dan menjamin ada tempat baru bagi warga terdampak,” tambahnya.
Yudi juga mengingatkan potensi konflik sosial yang bisa muncul bila penggusuran dilakukan secara represif. “Konflik bisa muncul, antara warga dengan aparat, bahkan antarwarga sendiri. Ini yang harus dihindari sejak dini,” ujarnya penuh kekhawatiran.
Mengakhiri pernyataannya, Yudi mendesak pemerintah agar tidak gegabah mengambil keputusan. “Sebelum semuanya terlambat, pemerintah harus duduk bersama dengan semua pihak untuk mencari jalan keluar. Jangan biarkan rakyat jadi korban dari kebijakan tanpa nurani,” tutupnya.