Pekanbaru,KPonline- Imbas kenaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh Presiden Joko Widodo bersama Menteri terkait pada Sabtu (3/9/22), Exco Partai Buruh Riau bersama unsur elemen pendiri bersatu hari ini menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM serentak di 34Provinsi, kususnya Provinsi Riau (6/9/22).
Tak hanya menolak kenaikan BBM, buruh juga menolak Omnibus Law – UU Cipta Kerja dan meminta UMK/UMSK Tahun 2023 naik 13 persen.
Hampir ratusan perwakilan buruh dari Buruh Riau Bersatu (BRB) penuhi jalan sudirman titik aksi dipusatkan di depan kantor DPRD Provinsi Riau.
Menindaklanjuti hal tersebut, hari ini Partai buruh exco Provinsi Riau bersama unsur elemen pendiri, Erik selaku ketua Exco Partai Buruh Provinsi Riau bersama dengan 150 anggota Federasi serikat pekerja yang tergabung bergerak menuju kantor DPRD Provinsi Riau. Sesampainya di sana, mereka akan bergabung dengan masa aksi Buruh Riau Bersatu Provinsi Riau dari berbagai daerah di Provinsi Riau.
Menurut Exco Partai Buruh Riau ketua Erik, “kondisi dengan naiknya BBM disaat seperti ini justru semakin menyengsarakan buruh hingga rakyat kecil. Kenaikan BBM bersubsidi tersebut akan membuat daya beli masyarakat semakin turun, karena meningkatnya inflasi tidak diimbangi dengan naiknya upah”. ucapnya
“Naiknya BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar dalam situasi pemulihan perekonomian seperti ini akan membebani rakyat, karena lonjakan harga BBM akan diikuti juga lonjakan harga kebutuhan pokok dan transportasi, daya beli masyarakat, buruh bisa anjlok, kasihan masyarakat,” kata erik.
Suliadi Sekretaris Exco Partai Buruh Riau Menambahkan“Kenaikan BBM bersubsidi akan menaikan inflasi, naiknya inflasi ini jika tidak diimbangi kenaikan upah buruh, masyarakat akan tombok, kehilangan daya beli. Maka dari itu kita menggelar aksi, karena bagi kita diam itu sama dengan membiarkan,” imbuhnya.
Saat dalam diskusi dia juga menyampaikan, ” jika buruh bersikikuh menolak kenaikan BBM bersubsidi dan meminta kenaikan upah minimum tahun 2023 di kisaran 13 persen untuk mendongkrak daya beli dan menciptakan asas keadilan,laksanakan Reforma Agraria Wujudkan kedaulatan pangan,tegasnya
Namun, perwakilan buruh merasa kecewa karena hanya 1 anggota dewan yang menemui mereka Padahal, ada 65 anggota DPRD Riau saat ini.
“Kami kecewa. Yang melayani cuma satu orang, padahal ada 65 anggota dewan. Itu pun bukan ketuanya,”tambah Satria putra selaku wakil ketua Exco partai buruh Riau
Dia berharap DPRD Riau menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, termasuk kenaikan BBM yang memberatkan rakyat. Untuk itu, DPRD Riau juga harus menyatakan sikap menolak kenaikan BBM di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang baru mulai bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19.
“Kenaikan BBM berdampak terhadap harga lainnya menjadi tidak stabil. Terutama yang merasakan dampaknya adalah para buruh. Makin banyak rakyat jadi miskin,” Katanya.
Penulis :Nofri Hendra
Editor : Gunawan.s
Sumber foto by rivandi
