Bogor, KPonline – “Omnibus Law Cipta Kerja adalah fakta tidak adanya keberpihakan kepada kaum buruh, di mana kita semua tahu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya sangat merugikan buruh, salah satunya adalah mudahnya memPHK buruh dan berkurangnya nilai pesangon. Bahkan jika tidak di PHK, buruh pun tetap terancam karena PKWT atau system kontrak bisa berkepanjangan, outsourching dibebaskan, pemagangan, dan lain – lainnya,” ujar Komarudin selaku Ketua KC FSPMI Bogor dalam pembukaan Rapat Koordinasi Aksi yang dilaksanakan di kantor KC Fspmi Bogor, Jl. KSR Dadi Kusmayadi, Cibinong, Bogor, pada Sabtu, 23 Oktober 2021
Berkaca dari lahirnya Undang – Undang Cipta Kerja No.11 tahun 2020 karena tidak adanya atau kurangnya keterwakilan buruh di legislatif dan eksekutif, maka harus ada orang-orang perwakilan buruh baik di tingkat kabupaten atau DPR dan yang lainnya agar suara buruh semakin didengar di parlemen melalui perwakilan-perwakilan buruh yang kita dukung. Apalagi kaum buruh saat ini sudah punya Partai sendiri yaitu Partai Buruh.
Partai Buruh adalah kendaraan buruh, sehingga buruh tidak lagi menaiki kendaraan orang lain sehingga dapat lebih fokus kepada perjuangan nasib buruh. Saat ini partai buruh sedang berfokus kepada lolosnya Partai Buruh agar dapat menjadi peserta pemilu dimana struktur semua tingkatan harus terpenuhi, sebagai buruh harus dan wajib mendukung dan memenangkan partai buruh sebagai jalan perjuangan kaum buruh.
“Saatnya buruh yang berbicara, buruh yang berjuang lewat suara – suara di DPR dengan cara berpolitik lewat Partai Buruh, karena selama 60 tahun ini buruh hanya menjadi buruh hanya menjadi objek untuk memilih orang lain/partai lain, yang mana ternyata mereka saat ini membuat Undang – Undang Cipta Kerja yang merugikan kaum buruh. Dengan Partai Buruh saatnya kita menjadi subjek / menjadi pelaku untuk mewakili suara para kaum buruh di semua tingkatan legislatif dan eksekutif,” tutup Komarudin Ketua KC FSPMI Bogor.
(Gio)
