Omnibus Law Timbulkan Ketidakpastian Dunia Usaha, Bhima Yudhistira : Omnibus Law Nggak Nyambung Dengan Pemulihan Ekonomi

  • Whatsapp

Bekasi, KPonline – Pada rapat paripurna DPR RI, Kamis (16/7/2020) kemarin, ribuan massa dari buruh, mahasiswa, petani dan masyarakat melakukan unjuk rasa memprotes RUU Omnibus Law.

Tidak hanya di Jakarta, aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law juga terjadi di berbagai daerah seperti Yogyakarta, Makasar, Riau, dan Surabaya.

Bacaan Lainnya

RUU Omnibus Law hingga kini terus menimbulkan berbagai polemik dari berbagai kalangan, karena dinilai cacat proses dari awal pembentukan draf.

Salah satu tokoh milenial Bhima Yudhistira dari awal mengkritik keras RUU Omnibus Law ini.

Pria berkacamata dari Ekonom INDEF ini mengemukakan pendapatnya yang ia posting melalui akun facebook miliknya.

Ini menarik. Dampak carut marut omnibus law buat dunia usaha dan investasi

1. Menciptakan hubungan industrial yang tidak harmonis bahkan di level pabrik. Dari awal buruh merasa tidak dilibatkan. Ujungnya pasti demo dan aksi lainnya yang blunder bagi produktivitas. Salah sendiri ngapain ditengah pandemi bikin huru hara omnibus law?

2. Menciptakan ketidakpastian regulasi. Ok omnibus pengen bikin regulasi lebih simpel. Tapi saat krisis yang penting itu stabilitas. Emang ada investor yang mau masuk sambil nunggu ratusan permen, pp dan perda bakal direvisi gara gara omnibus disahkan? Wajar kan relokasi pada geser ke Vietnam bukan Indonesia? Anda bikin omnibus, anda bikin ketidakpastian bung!

3. Omnibus ga nyambung sama pemulihan ekonomi. Kenapa gitu? Apa sih masalah daya saing nomor satu? Korupsi bung. Ekonomi biaya tinggi gara gara terlalu banyak mulut yang disuap biar bisnis lancar. Sampe sini paham kan? ICOR jg tinggi karena masalah infrastruktur ga efisien dan efektif. Omnibus law ini ngapain sebenarnya?

4. Siapa dibalik omnibus law? Bank Dunia agak galak bilang omnibus law punya dampak negatif buat ketenagakerjaan dan lingkungan. Kok tumben Bank Dunia kritik omnibus? Ada yang mau disasar. Apa ini kepentingan kapitalis yang mana? Oligarki yang mana? Yang pengen upah murah, lingkungan rusak. Saya ga perlu sebut lah itu investasi dari negara mana yang ngotot masukin TKA disaat pandemi.

Sementara itu, di tempat terpisah, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pada Jumat (10/7/2020) lalu, secara resmi menyatakan keluar dari Tim Teknis Omnibus Law bentukan pemerintah.

KSPI menilai tim yang dibentuk hanya untuk mendengarkan pendapat Serikat Buruh saja, tidak membahas substansi masalah mulai dari awal dibentuknya draf RUU Omnibus Law.

Tak hanya KSPI, KSPSI Andi Gani dan FSP Kahutindo juga menarik diri dari tim dan menyatakan tidak lagi ikut bertanggung jawab terhadap apapun putusan dari tim. (Pur)

Pos terkait