Bogor, KPonline – Kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Kabupaten Bogor menyita perhatian banyak pihak. Diantaranya adalah para relawan Jamkeswatch yang merupakan salah satu pilar Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Dalam kunjungan kerja Komisi IX DPR RI tersebut, diisi dengan audiensi dengan para pemangku kebijakan yang ada di Kabupaten Bogor. Salah satunya yaitu dengan Bupati Bogor, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor dan beberapa Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang ada diwilayah Kabupaten Bogor.
Audiensi yang digelar di Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor pada Jumat, 17 Juli 2020 ini, mendengarkan secara langsung penanganan Covid-19 di Kabupaten Bogor oleh pihak-pihak terkait. Diantaranya yaitu, tentang bagaimana distribusi Alat Pelindung Diri (APD) di rumah sakit-rumah sakit dan tempat-tempat pelayanan kesehatan lainnya. Pemaparan dari perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tentang penyaluran Bantuan Sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, insentif untuk para dokter, perawat, tenaga medis dan pejuang kesehatan lainnya, serta proses pengklaiman jasa layanan kesehatan yang terkait pandemi Covid-19.
Yang menarik adalah bagaimana penanganan kasus-kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang juga merupakan dampak dari pandemi Covid-19. Pihak perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor menyampaikan bahwa, pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dan pendistribusiannya selama ini lancar, dan bahkan ada bantuan alat-alat kesehatan dari beberapa instansi pemerintah dan juga instansi swasta.
“Kami, Relawan Jamkeswatch Bogor sangat mengapresiasi dengan kedatangan anggota Komisi IX DPR RI dalam masa reses. Dalam gelar audiensi tadi siang, segala permasalahan sudah ditanyakan dan disampaikan oleh rombongan kunjungan kerja Komisi IX DPR RI kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor,” ujar Aden Artajaya Ketua DPD Jamkeswatch Bogor kepada Media Perdjoeangan.
Dalam audiensi tersebut, permasalahan yang disinggung terkait pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dan klaim yang terhambat. Banyak pengaduan dan pelaporan dari 4 RSUD yang ada di Kabupaten Bogor, bahwa proses klaim yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan Covid-19 banyak yang tertunda dan bahkan ditolak karena rumitnya pengajuan dan syarat pengklaiman.
“Jamkeswatch Bogor dalam sesi terakhir juga telah menyampaikan kepada Ade Yasin selaku Bupati Bogor, terkait tindakan Rapid Test yang masih dibebankan biaya dibeberapa rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Bogor. Harapan kami, pemerintah daerah bisa membantu masyarakat terkait hal tersebut,” lanjut Aden
Apresiasi juga diberikan oleh Relawan Jamkeswatch Bogor dan beberapa perwakilan buruh Bogor terhadap Komisi IX DPR RI, yang telah menyinggung permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang saat ini banyak terjadi di Kabupaten Bogor. Serta penetapan UMSK yang penyelesaiannya belum juga selesai penetapannya.
“Hal ini tentunya bisa menjadi dukungan yang kuat dan pendorong semangat bagi buruh-buruh Bogor, atau setidaknya aspirasi mengenai UMSK yang hingga kini belum selesai bisa menjadi catatan penting buat Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor,” jelasnya. (RDW)
