Mojokerto, KPonline – Waktu menunjukkan pukul 04.00 pagi, kami berempat (Ardian, Muchlissin, Linda, Irul dan M.Orip) bergegas meninggalkan Kota Mojokerto, menuju salah satu daerah yang terkenal dengan produksi tahu.
Benar, Kediri. Sebuah daerah industri di luar ring 1 Jawa Timur.
Kami sengaja datang ke daerah ini untuk melakukan survei pasar sebagai basis data KHL (Kebutuhan Hidup Layak). Kami adalah Tim survey dari organisasi Serikat Pekerja FSPMI – KSPI.
Hari ini (03/08/2018), kami dari PUK FSPMI PT. SAI mendapat tugas di daerah Kediri, dimana disitu ada Kota Kediri dan Kabupaten Kediri. Untuk mempermudah tugas Tim akhirnya dibagi menjadi dua.
Tim pertama yaitu Irul dan M.Orip bertugas di pasar Setono Betek Kota Kediri, untuk melakukan survey KHL bagi pekerja/buruh di sekitar Kota Kediri yang memang memiliki daerah industri.
Tim ke dua, yaitu Saya, Ardian dan Muchlissin akan melakukan survei di pasar Pamenang Pare, Kabupaten Kediri.
Meskipun beda lokasi namun jarak ke dua pasar tidaklah terlalu jauh. Selisih upah pekerjanya pun juga beriringan, UMK di Kota Kediri 45.000 lebih tinggi dari pada UMK Kabupaten Kediri yang sebesar Rp. 1.713.400.
Ini kali pertama saya terjun langsung ke lapangan untuk mensurvey KHL. Ternyata harga kebutuhan pokok yang digunakan pekerja setiap bulan di pasar ini tidak jauh berbeda dengan harga kebutuhan yang ada di Ring 1 misalnya Mojokerto.
Kesamaan harga inilah yang menjadi koreksi kami, pasalnya UMK yang ada di kota Kediri jauh lebih rendah dari ring 1 seperti di Mojokerto.
Di Kediri khususnya kabupaten Pare transportasi ke tempat kerja 10.000 kalau pulang pergi menjadi 20.000, kalau dihitung 30 hari maka akan menjadi 600.000. Harga sewa Kos-kosan disekitar pasar Pare rata-rata adalah 350.000 per bulan.
Kalkulasi biaya hidup pekerja dalam satu bulan kira-kira 600.000 + 350.000 = 950.000. Itu belum termasuk uang makan, kesehatan dan kebutuhan bulanan lainnya. Sedangkan UMK Kabupaten Kediri hanya 1.713.400 .
Harga kebutuhan hidup layak pekerja lajang di Kediri hampir sama dengan yang ada di Ring 1. Namun selisih Upah atau UMK sangat jauh terpaut hampir 2.000.000.
Ini adalah PR bagi Gubernur Jawa Timur di akhir Jabatannya dimana Disparitas upah antar Ring 1 dan diluar Ring 1 sangat jauh dan harus di pangkas agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang tinggi.
Semoga data ini menjadi fokus Gubenur untuk kesetaraan upah yang lebih layak lagi bagi pekerja khususnya di Kediri. Jangan sampai banyak pekerja Kediri yang masih menjomblo gara-gara upahnya kecil?
Linda Dj
