Ngambil Ikan Di Zona Laut Negara Lain, Ketua SNDS : Adalah Keterpaksaan

Pantai Labu, KPonline – Status Indonesia sebagai negara maritim dengan lautnya yang super kaya tampaknya tidak menjamin nelayan hidup dengan makmur.
“Nelayan miskin dilaut yang kaya adalah sebuah fakta yang tidak bisa dibantah”

Nasib nelayan tradisional dengan peralatan sederhana untuk mencari ikan dilaut lepas, sudah pasti kalah bersaing dengan pengusaha yang memiliki peralatan serba modern dan canggih, dampaknya memaksa nelayan tradisional harus hmencari ikan sampai ke zona batas laut antara Indonesia dengan Negara lain, resikonya bila ketahuan pihak keamanan laut negara lain, ditangkap dan dipenjarakan dengan tuduhan mencuri ikan.

Abdul Aziz Ketua Serikat Nelayan Deli Serdang (SNDS) menyampaikan hal ini kepada Koran Perdjoeangan Online Kamis (29/04) di Pantai Labu, Deli Serdang Sumatera Utara.
“Saya dan kawan- kawan para nelayan yang di Pantai Labu ini tidak lagi mampu bersaing dengan para pengusaha ikan yang memiliki peralatan modern dan canggih.

Kapal penangkap ikan yang kami miliki tidak sebanding dengan kapal penangkap ikan yang dimiliki perusahaan- perusahaan besar penangkap ikan.

Keadaan ini sudah berlangsung berpuluh tahun lamanya, seakan dibiarkan oleh pemerintah, kehidupan nelayan dari hari kehari semakin miskin, kami tidak tahu lagi mau kemana mengadukan hal Ini” katanya.

Lanjutnya.
“Menangkap ikan di laut lepas merupakan mata pencaharian pokok kami dan bukan untuk menjadi kaya raya, tetapi hanya untuk menutupi kebutuhan hidup sehari- hari agar bisa terus melangsungkan kehidupan, namun itupun sekarang ini sangat sulit sekali, karena mencari ikan harus jauh ke laut lepas dan terkadang sampai ke batas laut wilayah negara lain, resikonya adalah ditangkap, seperti lima nelayan yang ditangkap pengamanan laut negara Malaysia pada hari Sabtu 24 April 2021 yang lalu” ujarnya.

Masih menurutnya.
“Berbagai kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah sama sekali tidak berpihak kepada masyarakat nelayan, semuanya lebih memihak kepada kepentingan pengusaha.

Untuk pembuktian kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat nelayan, dan bagaimana kondisi kemiskinan masyarakat nelayan bisa dilihat langsung faktanya kalau Bapak Presiden Joko Widodo mau turun langsung ke perkampungan nelayan yang ada di Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, artinya Bapak Presiden Joko Widodo jangan hanya melihat data masyarakat yang bersumber dari pemerintah Daerah, sebab data- data tentang kehidupan nelayan bisa saja direkayasa.

Tertangkapnya lima nelayan asal Pantai Labu oleh pengamanan laut Malaysia adalah sebuah fakta mencari ikan diwilayah laut kita sudah sangat sulit, dan kenapa harus sampai ke batas laut negara lain, hal ini bukan disengaja tetapi karena keadaan yang memaksa mengharuskan nelayan mencari ikan di batas laut negara lain” Jelasnya.

“Kami berharap kepada pemerintah pusat terutama kepada Presiden Joko Widodo, agar dapat mengevaluasi ulang seluruh regulasi yang berhubungan dengan kelautan dan perikanan, sehingga lahirnya regulasi tersebut dapat berlaku adil terutama untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan diseluruh pesisir nusantara, dan kami sebagai nelayan yang tergabung pada Serikat Nelayan Deli Serdang (SNDS) akan terus menyuarakan hal ini, dan kalau memang harus aksi didepan istana presiden baru terjadi perubahan, kami akan ke Jakarta melakukan aksi”
Tambah Ketua SNDS ini menutup Komunikasi. (Anto Bangun)