Momentum Penolakan Revisi UU 13/2003 Membangunkan Gerakan Buruh

Jakarta,KPonline – Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia menggelar rapat kordinasi jelang aksi Nasional Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan di sekretariat DPP FSPMI di Jakarta (22/08/2019).

Rapat ini dihadiri oleh Presiden FSPMI Said Iqbal, Sekjen FSPMI Riden Hatam Aziz, Deputy Presiden FSPMI Obon Tabroni, Ketua dan Sekretaris Umum PP SPA , Perwakilan PC dan KC di Jabodetabek serta Garda Metal dan Media Perdjoeangan.

Dalam sambutannya Sekjen FSPMI Riden Hatam Aziz menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya atas aksi-aksi penolakan revisi UU 13 tahun 2003 yang digelar di berbagai daerah seperti di Medan, Batam, Gorontalo, Cilegon, Purwakarta, Bekasi, DKI, Subang,Lampung, Bengkulu , Kalimantan dan daerah lainya.

“Atas nama DPP kami ucapkan terimakasih kepada anggota atas aksi-aksi masif penolakan revisi UU 13 Tahun 2003. Ini membuktikan militansi dan semangat perlawanan kita masih besar” Ujar Riden.

“Aksi penolakan revisi UU adalah aksi yang panjang, untuk itu kita perlu mengatur ritme dan strategi karena selain aksi, organisasi juga memiliki agenda-agenda penting lainya seperti Jambore Pekerja Muda, Pendidikan, Rakernas Garda Metal dan Media Perdjoeangan, Refreshing Course untuk wilayah Bekasi dan daerah lain. Untuk itu rencana aksi Nasional harus kita atur sebaik-baiknya agar bisa maksimal ” tambah Riden menjelaskan.

Senada dengan Riden, Deputy Vice Presiden FSPMI Obon Tabroni juga menyampaikan hal serupa.

Menurut Pria yang akan dilantik menjadi anggota DPR RI ini, momentum penolakan revisi UU 13 tahun 2003 telah membangunkan gerakan buruh. Hampir semua elemen gerakan buruh melakukan aksi baik secara nasional maupun daerah.

“Antusiasme dan energi kawan-kawan FSPMI dalam aksi-aksi daerah sangat luar biasa. Ribuan orang bergerak, turun kejalan. Hal itu perlu kita jaga dan tingkatkan karena diperlukan usaha luar biasa untuk menggagalkan rencana revisi UU 13 ” ujar Obon

” Kita pernah melakukan hal-hal luar biasa seperti perjuangan Jaminan Sosial, Grebek Pabrik dan yang lain, yakin kita akan mengulanginya lagi ” pungkasnya.

Dalam rapat ini juga diputuskan DPP FSPMI akan menunda rencana aksi Nasional yang rencananya akan digelar tanggal 4 September 2019 menjadi tanggal 1-2 Oktober 2019 karena dinilai tidak efektif mengingat periode dewan yang akan berakhir dan menunggu pelantikan anggota DPR RI yang baru.