Jakarta, KPonline – Aksi mogok nasional 2 Desember nanti rencananya tidak hanya diikuti oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI dan HMI, tapi juga Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga akan bergabung.
Presiden KSPI Said Iqbal mengklarifikasi jika aksi mogok nasional buruh yang berbarengan dengan aksi damai jilid III tersebut memang sudah direncanakan jauh-jauh hari dan tidak ada kesepakatan dengan pihak lain ataupun ormas lain.
Ia meminta Pemerintah tidak berlebihan dalam menanggapi aksi damai bela Islam Jilid III, pada 2 Desember nanti. KSPI juga menegaskan tidak ada agenda makar dalam demo nanti.
Dalam demo 2 Desember, buruh menuntut pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo untuk mencabut PP 78/2015. Ini adalah tuntutan lama yang berulangkali disuarakan. Jadi, jika Pemerintah tidak ingin buruh mogok nasional pada 2 Desember, solusinya gampang. Penuhi tuntutan kaum buruh.
Selain terkait PP 78/2015, buruh juga ingin Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih dikenal dengan sapaan Ahok tersebut dapat segera ditahan lantaran sudah menjadi tersangka kasus penistaan agama.
“Buruh itu menjuluki Ahok sebagai Bapak upah murah, Bapak tukang gusur rakyat kecil, dan Bapak penista agama,” ujar Said Iqbal.
Dalam hal ini, buruh ingin melihat Pemerintah tegas dalam menegakan hukum di Indonesia, pasalnya Ahok selama ini dianggap selalu lepas dari jeratan hukum, seperti kasus dugaan korupsi Rumah Sakit Sumber Waras, reklamasi Jakarta, dan kini kasus penistaan agama. (*)
