Minta Masukan, Mahfud Md Undang Pimpinan Serikat Pekerja

Jakarta,KPonline – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menggelar rapat koordinasi lintas kementerian membahas Omnibus Law Ketenagakerjaan, Rabu, 10 Juni 2020. Rapat ini mengundang sejumlah serikat buruh.

“Pertemuan ini agar kita bisa saling bertukar pikiran mengenai Omnibus Law tenaga kerja. Dengan keyakinan bahwa dengan pikiran yang sama untuk dapat meningkatkan martabat dan kesejahteraan tenaga kerja,” ujar Mahfud dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/6).

Bacaan Lainnya

Dialog tersebut merupakan pertemuan ketiga yang diinisiasi oleh Menko Polhukam terkait upaya menghimpun masukan para pekerja dan buruh tentang RUU Cipta Kerja.

Sebelumnya, pada bulan Maret dan April lalu telah dilakukan pertemuan serupa dengan perwakilan serikat pekerja.
Agar semua serikat pekerja terwakili dalam menyampaikan masukan, Kemenko Polhukam membagi dialog dalam dua sesi berbeda, yakni sesi siang dan malam.

Sesi siang dihadiri oleh 9 organisasi atau serikat pekerja, malam harinya melibatkan tujuh serikat pekerja dan buruh.

Tokoh serikat pekerja yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Andi Gena Nuna Wea Presiden KSPSI, Said Iqbal ketua KSPI, Elly Rosita ketua KSBSI, dan beberapa tokoh serikat pekerja lainnya.

Senada dengan Mahfud, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan faktor penting lainnya turut menjadi prioritas pemerintah dalam menyusun RUU tersebut.

Tak hanya berupaya memutus gelombang PHK yang muncul seiring meluasnya wabah corona, kata Airlangga, pemerintah juga mengambil langkah pencegahan di bidang kesehatan.

Pertimbangan tersebut, dipercaya Airlangga bila tak dipertimbangkan secara matang, nantinya akan berdampak sangat luas bagi kesehatan para pekerja. Khususnya di tengah situasi pandemi ini.

“Jadi dua hal yang ingin diselesaikan pemerintah yaitu memutus mata rantai dari pandemi itu sendiri dan memutus mata rantai dari dampak PHK. Ini memerlukan kerjasama yang erat dengan serikat pekerja,” jelas Airlangga.

Atas sikap pemerintah itu, para pimpinan serikat pekerja dan buruh pun mengapresiasinya. Namun mereka berharap agar pembahasan dapat dilakukan secara intens dan detail, agar masukan buruh pada RUU Cipta Kerja dapat terpenuhi. Usulan itu antara lain membentuk semacam tim teknis yang melibatkan sejumlah pihak.

“Kami sangat mengapresiasi bahwa respons pemerintah sangat baik. Tantangan kedepan adalah perubahan pola hubungan kerja dan ternyata ini terjadi saat pandemi,” ungkap Said Iqbal Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)

Pos terkait