Jakarta, KPonline – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, akhirnya memberikan tanggapan terhadap protes Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menolak penggunaan e-money di gerbang tol.
Seperti diberitakan viva.co.id, Jumat (29/9/2017), Basuki menyampaikan, bahwa kementeriannya masih mempertimbangkan adanya gerbang yang melayani transaksi tunai.
“Tapi, tidak bisa juga dipaksa kalau enggak pakai itu (e-money) enggak boleh masuk (tol),” tutur dia.
Lebih lanjut Basuki mengatakan, “(Aturannya) sudah keluar untuk memayungi operasional dan kampanyenya. Tapi, kalau untuk persuasi masyarakat belum. Mungkin nanti gerbangnya dikurangi, (ada) yang tunai.”
Seperti diketahui, pada akhir Oktober 2017 nanti, semua gerbang tol akan menerapkan transaksi non tunai. Namun realisasinya sampai saat ini baru 49 persen masyarakat yang memakai uang elektronik di gerbang jalan bebas hambatan.
Menanggapi hal ini, Menteri Basuki mengatakan, pihaknya tidak bisa memaksa masyarakat beralih dari transaksi tunai ke non tunai di jalan tol. Pihaknya hanya bisa mengajak mereka melalui sosialisasi. Salah satu cara agar menarik pengendara menggunakan transaksi non tunai dengan diskon. Tujuannya agar masyarakat tidak lagi menggunakan uang tunai dan mulai membeli kartu elektronik untuk gerbang tol.
“Kita teruskan tim kampanyenya diskonnya untuk memayungi operasional kampanyenya untuk persuasi masyarakat,” ungkap Basuki, sebagaimana dikutip tribunnews,com, Jumat (29/9/2017).
Basuki menambahkan, kendati banyak masyarakat belum ingin beralih sepenuhnya ke transaksi non tunai, tetapi pemerintah tetap mengurangi gerbang pembayaran tunai. Hal tersebut menurut Basuki cara memaksa yang halus.
“Maksanya mungkin dengan dikurangi yang (gerbang tol) tunai,” papar Basuki.
Semoga apa yang disampaikan Basuki benar. Dengan kata lain, gerbang tol tunai tidak dihilangkan (hanya dikurangi), seperti informasi yang beredar, bahwa 100 persen gerbang tol akan dialihkan ke non tunai pada 31 Oktober 2017.
Jika ini benar, apa yang disampaikan oleh Menteri Basuki sejalan dengan tuntutan ASPEK Indonesia.
Sebelumnya, Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat meminta, agar pengelola tol tetap memberikan pilihan kepada pengguna jalan tol untuk memilih pembayaran secara tunai atau non tunai, dengan menyediakan gardu tol yang melayani transaksi melalui manusia atau mesin (Gardu Tol Otomatis/GTO) di seluruh gerbang tol di Indonesia. Hal ini, menurut Mirah, demi memberikan jaminan kepastian kerja pekerja jalan tol dan demi menjamin hak konsumen untuk bebas bertransaksi.
