Menolak Omnibus Law, Menjaga Daya Beli

  • Whatsapp
Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa omnibus law perpotensi menurunkan daya beli. Foto: Istimewa

Jakarta, KPonline – Ada banyak alasan mengapa kaum buruh menolak omnibus law, UU Cipta Kerja. Salah satunya adalah hilangnya UMSK dan UMK bersyarat. Kenaikan upah dibatasi pada tingkat inflansi atau pertumbuhan ekonomi daerah.

Bagi buruh, ini merupakan permasalahan serius. Sebab akan berdampak pada menurunnya daya beli. Jika daya beli hancur, sulit bagi kita berharap akan terjadi pertumbuhan ekonomi. Terlebih dalam situasi pandemi, ketika investasi nyaris tak bisa diharapkan.

Alih-alih menghapus UMSK dan membatasi kenaikan UMK, seharusnya tingkat konsumsi dipertahankan dengan memberikan upah yang layak.

Upah layak bukan berarti upah yang setinggi-tingginya. Tentu ada ukurannya. Sebenarnya, penggunaan komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bisa dijadikan acuan. Tentu dengan peningkatan kualitas dan kuantitas, agar benar-benar “layak” sebagaimana yang dimaksud huruf L di dalam KHL.

Kaitan antara omnibus law dan upah murah, bisa kita simak dari paparan Presiden KSPI Said Iqbal dalam video di bawah ini.

Jelaslah sekarang, bahwa penolakan kaum buruh terhadap omnibus law bukan untuk menghalangi investasi. Tetapi untuk menjaga daya beli. Di mana daya beli akan berkontribusi pada tumbuhnya ekonomi.

Kita menolak jika upah murah dijadikan daya tarik bagi investasi.

Bukankah investasi ada untuk kesejateraan umat manusia? Buat apa investasi jika yang terjadi adalah eksploitasi?

Sulit bagi kita untuk percaya jika beleid ini akan meningkatkan kesejahteraan kaum buruh. Seperti yang disampaikan di atas, UMSK dihilangkan. Selain itu, ada persyaratan tertentu untuk penetapan UMK.

Apanya yang meningkat jika nyatanya upah minimum sektoral tidak ada lagi?

Bisa jadi, perusahaan-perusahaan yang tadinya menerapkan UMSK akan membayar upah buruhnya sesuai dengan UMK. Sementara, kenaikan UMK-nya sendiri cenderung kecil.

Jika sebelumnya formula kenaikan upah minimum adalah inflansi dan pertumbuhan ekonomi nasional, dalam ketentuan yang baru adalah inflansi atau pertumbuhan ekonomi daerah. Kata “atau” di sini berarti merujuk salah satu. Dengan kata lain, kenaikannya akan lebih kecil lagi.