Jakarta, KPonline – Nasib Perppu Ormas kini berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), karena para wakil rakyat inilah yang memiliki hak untuk menolak atau menerima Perppu usulan Pemerintah. Namun demikian, melihat deretan partai koalisi pendukung Presiden Jokowi, sah-sah saja jika kita khawatir Perppu Ormas akan diloloskan.
Meskipun ada mekanisme lain untuk menggagalkan Perppu Ormas, yaitu mengajukan uji materi Perppu ke Mahkamah Konstitusi, tetapi akan lebih baik dan tidak membuang energi jika wakil rakyat bisa bersikap tegas: menolak.
Bicara tentang DPR, tentu saja, partai politik memegang peran yang sangat penting. Setidaknya, hingga saat ini ada 4 partai yang tegas menolak Perppu Ormas. Mereka adalah PKS, Gerindra, PAN, dan Demokrat. Sementara 6 partai lain yang mendukung adalah PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, PKB, dan Hanura.
Dari 4 partai yang sejauh ini menolak Perppu Ormas, PAN salah satu yang layak untuk diapresiasi. Sebagaimana kita tahu, PAN merupakan salah satu partai koalisi pendukung pemerintah. Partai yang dipimpin Zulkifli Hasan ini menyatakan berbeda dengan partai koalisi yang lain.
Tidak heran jika partai-partai pendukung Presiden Jokowi yang lain mulai “memusuhi” PAN. Sebab, menurut mereka, ini bukan kali pertama PAN berbeda pendapat dengan Pemerintah. Pertama soal pembahasan revisi UU Pemilu. Di mana PDIP, Golkar, NasDem, Hanura, PKB dan PPP sepakat dengan opsi presidential threshold 20 persen, tapi PAN ingin nol persen. Kedua, terkait dengan sikap pemerintah yang mengeluarkan Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas. Semua partai koalisi solid pendukung Jokowi. Tapi para petinggi PAN malah mengkritik habis-habisan Perppu tersebut.
Tidak masalah jika partai-partai lain pendukung Jokowi kurang sreg dengan langkah PAN. Tetapi saya percaya, masyarakat akan menjatuhkan hatinya untuk partai yang memiliki kedekatan dengan Muhammadiyah ini.
Justru banyak orang akan salut dengan PAN. Sebab meskipun mendukung Pemerintah, tetapi tidak membuat PAN gelap mata. Partai ini masih berfikir waras, untuk berpihak pada kepentingan rakyat.
Salah satu yang keras meminta agar PAN menyatakan berada di luar pemerintahan bila memang punya sikap berbeda adalah PDIP. Melalui Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan Presiden Joko Widodo membutuhkan dukungan kabinet yang solid serta komitmen dari partai politik yang sudah menyatakan dukungan kepada pemerintah. Parpol yang beda dari perkataan dan tindakan dalam hal loyalitas, tentu mendapat catatan tersendiri.
“Ketika pihak-pihak sudah menyatakan berbeda ya tentu saja kita harapkan ada sebuah kedewasaan untuk menyatakan berada di luar pemerintahan sekalipun, kita akan hormati. Karena apapun posisi politiknya, baik di dalam maupun di luar pemerintahan itu akan menyehatkan demokrasi. Tapi jangan bersikap setengah setengah, jangan bersikap tidak jelas. Itu yang diperlukan PDIP,” papar Hasto, seperti diberitakan detik.com, Kamis (13/7/2017).
Menanggapi hal itu, Ketua DPP PAN Yandri Susanto meminta agar PDIP mengomentari lain. Menurut Yandri, jika PAN kerap berseberangan dalam koalisi, itu adalah hal yang biasa. Meskipun PAN berkoalisi, bukan berarti jika ada program yang patut dikritik didiamkan begitu saja.
“Kalaupun berkoalisi itu tidak membabi buta, semua kebijakan ditelan mentah-mentah. Kalau ada yang perlu dikritisi, kita kasih saran. Kalau ada yang perlu kita dialogkan ya kita dialogkan,” ucapnya.
Ibarat pepatah, kawan yang baik bukanlah kawan yang yang selalu membenarkan kita. Kawan yang baik adalah yang mengingatkan ketika kita berbuat salah. Mungkin pahit, tetapi memang itulah yang harus dilakukan.
PAN, aku padamu!
