Jakarta,KPonline – Jaringan Mahasiswa Indonesia, Rabu (28/3/18) berunjuk rasa di depan markas Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan Kuningan, Jakarta Selatan
Dalam aksi, para peserta menuntut KPK menuntaskan kasus mega skandal e-KTP yang menjadi bancakan fraksi-fraksi di DPR, serta para legislator.
“KPK tidak boleh ‘main mata’ apa lagi deal dengan kekuasaan maupun, dan partai tertentu,” kata seorang koordinator aksi, Budi.
Mereka meminta KPK tidak takut untuk memeriksa dua pembantu Presiden Joko Widodo di kabinet kerja, yakni Puan Maharani dan Pramono Anung.
Koordinator Jaringan Mahasiswa Indonesia, Budi, meminta agar KPK mengadili dua pejabat tersebut. “Mendesak KPK untuk tangkap dan adili Puan Maharani dan Pramono Anung yang terindikasi menerima anggaran Proyek E-KTP, masing-masing sebesar USD 500 ribu dari orang kepercayaan Setiya Novanto yaitu Made Oka Masagung dari pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong,”
“Dalam sidang, Setya Novanto terang-terangan menyebut uang e-KTP mengalir kepada kedua kader PDIP, yaitu Puan Maharani dan Pramono Anung. Pengakuan tersebut di ungkapkan langsung oleh Setya Novanto dalam sidang. Publik harus tahu pada saat pembancakan korupsi e-ktp, Pramono Anung menjabat sebagai Wakil Ketua DPR dan Puan Maharani sebagai ketua Fraksi PDIP. Kedua kader PDIP tersebut sekarang menjabat sebagai Menteri dan Sekretaris Kebinet,” jelasnya.
Para peserta kemudian mengajukan tuntutan kepada KPK, untuk menangkap dan adili Puan Maharani beserta Pramono Anung yang terindikasi menerima anggaran Proyek e-KTP, masing-masing sebesar USD 500 ribu dari orang kepercayaan Setya Novanto, Made Oka Masagung, juga pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.
“Meminta Presiden Joko Widodo mencopot Pramono Anung dari jabatan Sekretaris Kabinet dan Puan Maharani dari Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan.”
