Jakarta, KPonline – Hampir setiap hari, calon anggota dewan dari aktifis buruh ini terus berkeliling membangun kesadaran politik di masyarakat. Kardinal, AMd namanya, menurutnya pileg dan pilpres jangan dijadikan ajang bagi bagi uang untuk membeli suara rakyat. Terlalu murah suara ini digadai hanya dengan selembar uang 100.000 atau 50.000 rupiah.
Berikut ini beberapa kisah yang sempat terekam melalui tulisan kontributor Koran Perdjoeangan DKI Jakarta.
“Pak kenapa caleg setelah terpilih menjadi Anggota Dewan sebagian besar lupa turun Ke wilayah yang dapat suara?” tanya seorang warga saat sosialisasi bersama Kardinal, A Md.
“Mau tahu jawabannya? Karena sebagian besar caleg tersebut setelah terpilih menjadi dewan sudah mengeluarkan dana Blbesar, sumbang ini sumbang itu, bagi bagi sembako dan beli suara atau lebih dikenal ‘Serangan Fajar’.” jawab Kardinal dengan lugas.
“Kalau itu sudah budaya Pak, saya sudah ikut pemilihan caleg sudah 3 kali. Rata rata sebagian besar caleg bagi bagi sembako, jalan jalan, kasih amplop, kasih krudungan dan lain lain.” ungkap warga lagi.
Kardinal pun menanggapi pernyataan warga ini,
“Sebagai ilustrasi harga satu kursi DPRD DKI Jakarta adalah 40.000 suara artinya untuk terpilih menjadi anggota wewan di DKI Jakarta harus dapat 40 Ribu.”
“Suara contoh.
misal nya si caleg A ingin jadi anggota dewan karena punya Modal 5 sampai 7 Milyar maka di belilah suara warga.”ungkapnya.
“Mari kita hitung bersama, satu suara dihargai Rp. 100.000 di kali 40. 000 sama dengan 4 Milyar,
kemudian di tambah biaya kampanye dan alat peraga kampanye (APK) banner, kaos, pulsa, transpotasi, kalender, sticker biaya timses anggaplah abis 2 Milyar.” hitungnya.
“Kemudian dengan Pengeluaran 6 Milyar si A terpilih menjadi anggota DPRD DKI Jakarta, sementara penghasilan bersih bulanan menjadi anggota dewan kira kira 80 Juta/bulan maka penghasilan anggota DPRD DKI Jakarta masa jabatan selama 5 tahun adalah
5 tahun kali 12 bulan kali 80 juta sama dengan 4.8 Milyar.”
“Kesimpulannya karena pengeluarannya untuk menjadi Dewan kurang lebih 6 Milyar sementara pemasukannya hanya 4.8 Milyar maka anggota dewan terpilih akan berpikir bagaimana caranya balikin modal yaitu main Proyek APBD atau jual beli pasal, maka nya jangan heran banyak anggota dewan sekolah di KPK karena korupsi sehingga tak ada waktu untuk memikirkan rakyat atau pemilih nya. Ketika rakyat mengadukan permasalahan menjadi sulit di hubungi, ganti nomor telepon, atau ada saja alasannya rapat atau ke luar kota atau menghindar karena merasa rakyat sudah tidak punya hak lagi karena sudah makan sembako, mendapatkan amplop inti nya suara Rakyat sudah di beli selama 5 Tahun.
Terus Bagaimana caranya agar pekerja dan rakyat jadi pemenang di Pemilu 2019?
Kardinal, A Md caleg DPRD DKI seorang aktifis buruh FSPMI dari partai Demokrat nomor 7 di dapil 8 Jakarta memberi solusi bukan janji, ia menawarkan salah satu cara nya adalah ‘Kontrak Politik’ yaitu perjanjian tertulis yang di tanda tangani di atas materai antara pemilih dengan si caleg sehingga bila caleg terpilih menjadi anggota dewan rakyat mudah menagih janjinya.
Kontrak politik adalah perjanjian tertulis yang di sepakati kedua pihak antara pemilih yang di wakili kordinator wilayah setempat dengan caleg yang berisi point point kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat. Ada hak dan kewajiban, terutama beban kontrak politik berada di pihak caleg apabila terpilih menjalan kewajiban janji janji politik misalnya dari kesehatan, pendidikan, bantuan hukum, Ambulance, olah raga dan lain lain. Caleg terpilih juga berkewajiban turun 4 bulan sekali ke wilayah pemilihnya karena memang sudah menjadi tugas dan fungsi sebagai anggota dewan menganggarkan, mengawasi, dan membuat peraturan. Bila dewan tersebut abai, ingkar atau lupa pemilih atau rakyat bisa menuntut misal nya berikan sangsi sosial ke media massa facebook, twitter, instagram. Dewan pembohong akan membuat diri dan keluarga nya malu atau berkirim surat ke partai di mana dewan tersebut berasal, yang paling ekstrem lagi laporkan ke polisi yaitu pembohongan publik. Bisa dipastikan dewan tersebut akan di pecat atau di PAW Oleh Partai tempat dia bernaung.
