Konsolidasi Pekerja Perempuan di Sela-Sela Rakernas SPEE FSPMI, Ini yang Dibahas

Bogor, KPonline – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) SPEE FSPMI telah selesai digelar, tetapi tak usai begitu saja. Pekerja perempuan melakukan konsolidasi bersama PP SPEE Bidang Perempuan dan Pekerja Muda di 5G Resort, Kec. Cijeruk – Bogor, Kamis (09/06).

Konsolidasi ini dimonitori oleh Pimpinan Pusat SPEE bidang Perempuan dan Pekerja Muda, Pipin Supinah, Evi Setiawati dan Kusuma Dewi.
Hadir pula perwakilan dari berbagai daerah seperti Depok, Karawang, Bekasi, Probolinggo, Makassar bahkan Aceh.

Dalam agenda ini dibahas tentang isu-isu perempuan dan juga program kerja PP SPEE bidang perempuan. Selain itu dibahas juga tentang kaderisasi perempuan dalam gerakan di Serikat Pekerja yang dinilai sangat penting, walaupun banyak hambatan terjadi mulai dari tingkat PUK sampai Pimpinan Pusat.

“Secara struktural, harus ada pemerataan dan kaderisasi juga untuk wilayah, dengan apa? Ya konsolidasi juga pendidikan,” ucap Pipin Supinah selaku Ketua Bidang Perempuan dan Pekerja Muda PP SPEE.

Beberapa program kerja yang dibahas adalah pendidikan organizer dan leadership untuk perempuan, konsolidasi pekerja perempuan, juga perihal database.

Tak hanya itu, peserta pun berbagi pengalaman dari tiap daerah kondisi buruh perempuan dan hambatan apa saja yang terjadi dalam gerakan serikat.

“Aceh sudah membentuk KPPA (Komite Pekerja Perempuan Aceh) di bawah aliansi serikat pekerja. Dimana kantor pusatnya berkedudukan di Banda Aceh, tujuannya adalah menghindari pelecehan seksual di tempat kerja,” ucap Farida perwakilan dari Aceh.

Banyak kasus yang terjadi di sektor perkebunan, terutama tentang pelecehan seksual di tempat kerja.

Menyambung hal itu, kemudian dibahas pula tentang Kekerasan Berbasis Gender, yang mengacu dari konvensi ILO 190.

Departemen perempuan akan melakukan pendidikan dan pemahaman tentang KBG dengan fokus Jabodetabek.

“Kekerasan atau Violence itu bentuknya tak hanya tentang seksual, izin toilet di persulit, pemaksaan lembur, diskriminasi tentang upah atau tunjangan antara pekerja perempuan dan laki-laki itu juga bentuk kekerasan berbasis gender,” ucap Aisyah dari PUK SPEE PT. Omron Bekasi.

“Mengingat perlu adanya tindakan preperentive atau adanya hal yang harus dilakukan untuk meminimalisir adanya pelecehan dengan pemahaman ke tiap Pimpinan Unit Kerja, maka dibentuklah koordinator lapangan atau perpanjangan tangan pengurus PUK itu salah satu upaya juga,” tutup Aisyah.

Penulis : Mia