Komitmen Perjuangan Aliansi KPR Untuk Hentikan Pungli di Sekolah

Komitmen Perjuangan Aliansi KPR Untuk Hentikan Pungli di Sekolah

Gresik, KPonline – Rencana pertemuan antara Komite Pendidikan Rakyat (KPR) dan DPRD Kabupaten Gresik yang dijadwalkan pada Rabu, 10 Juli 2024, harus ditunda. Pertemuan ini ditunda karena Ketua Komisi IV, Jumanto, berhalangan hadir karena ada acara partai di Malang. Pertemuan tersebut akan dijadwalkan ulang pada Kamis, 18 Juli 2024, dengan mengundang dinas-dinas terkait untuk ikut serta dalam diskusi.

KPR merupakan aliansi yang terdiri dari berbagai organisasi, termasuk GERAM, FSPBI KASBI, FSPMI KSPI, KEP KSPI, PASSER, PMII Kom. Akar Bumi, dan Forum Wali Murid. Aliansi ini bersatu untuk menyuarakan beberapa tuntutan penting terkait sistem pendidikan di Indonesia.

Bacaan Lainnya

Salah satu tuntutan utama mereka adalah pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun secara gratis di semua sekolah, baik negeri maupun swasta. Mereka juga menuntut penghentian praktik Pungutan Liar (PUNGLI) dalam proses penerimaan peserta didik baru di sekolah-sekolah. Hal ini mencerminkan keinginan mereka untuk memastikan akses pendidikan yang lebih merata dan adil bagi semua warga masyarakat.

Selain itu, KPR menginginkan penguatan pengawasan terhadap pendanaan pendidikan dan penegakan tegas terhadap pelanggar aturan kependidikan. Mereka percaya bahwa transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan akan membantu mengatasi ketimpangan dan memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah tersebut.

Untuk memastikan keberlangsungan diskusi yang efektif dan komprehensif, pertemuan yang dijadwalkan ulang pada 18 Juli 2024 akan mengundang dinas-dinas terkait untuk ikut serta. Hal ini diharapkan dapat mencapai solusi yang lebih konkret dan mendalam terkait isu-isu pendidikan yang mereka ajukan.

Dengan kegiatan seperti ini, KPR menunjukkan komitmennya dalam berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dan mendorong perubahan positif dalam sektor pendidikan. Mereka berharap bahwa dialog antara KPR dan DPRD Kabupaten Gresik akan menghasilkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan transparansi dalam pendidikan di daerah tersebut. (Luthfi)