Jakarta, KPonline – Bertempat di Gedung Joang ’45, Jakarta Pusat, sebanyak 500 perwakilan serikat pekerja, organisasi perempuan, petani, dan elemen rakyat lainnya menghadiri deklarasi resmi pembentukan Koalisi Serikat Pekerja – Partai Buruh (KSP-PB). Kegiatan ini menandai fase baru perjuangan kelas pekerja Indonesia, dengan semangat persatuan politik dan sosial yang berakar dari basis rakyat. Selasa, (20/5/2025)
Deklarasi ini merupakan hasil konsolidasi pada 14 Mei 2025, yang menyepakati langkah bersama untuk memastikan regulasi ketenagakerjaan yang berpihak pada buruh dan mengawal komitmen politik Presiden Republik Indonesia, antara lain penghapusan sistem outsourcing, pembentukan Satgas PHK, dan pendirian Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.
Koalisi ini menegaskan pentingnya keterlibatan kelas pekerja dalam ruang politik dan legislasi untuk melawan dominasi kekuatan modal. Beberapa agenda konkret yang didorong antara lain:
Draf sandingan UU Ketenagakerjaan
1. Penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing
2. Usulan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional
3. Perlindungan PRT dan buruh migran
4. Revisi regulasi reforma agraria dan pangan
5. Kepres Reforma Agraria perkotaan
6. Perlindungan Guru Honorer dan Nelayan
Kegiatan ini juga menyerukan keterlibatan perempuan minimal 30 persen dari peserta, menunjukkan komitmen terhadap keadilan dan kesetaraan dalam gerakan buruh.
Deklarasi ini ditandatangani oleh Presidium KSP-PB yang terdiri dari:
Agus Supriyadi – Partai Buruh
Ramidi – KSPI
R. Abdullah – KSPSI AGN
Ilhamsyah – KPBI
Hendrik Hutagalung – KSBSI
Agus Ruli Ardiansyah – SPI
Yoshi Erlina – PERCAYA
Didi Suprijadi – FPTHSI
Ikhsan Raharjo – SINDIKASI
dr. Roy Tanda Anugrah Sihotang, MARS
Mengetahui dan mendukung deklarasi ini:
Said Iqbal – Presiden KSPI & Partai Buruh
Ferri Nuzarli – Sekjend Partai Buruh
Andi Gani Nena Wea – Presiden KSPSI
Ilhamsyah – Ketua Umum KPBI
Johannes Darta Pakpahan – Ketua Umum KSBSI
Henry Saragih – Ketua Umum SPI
Nani Kusmaeni – Ketua Umum PERCAYA
Koalisi Serikat Pekerja – Partai Buruh (KSP-PB) terbuka bagi semua organisasi rakyat yang memiliki visi keadilan sosial dan demokrasi sejati. Ini bukan sekadar deklarasi simbolik, tetapi penanda gerakan politik rakyat pekerja yang siap memperjuangkan masa depan yang lebih adil bagi Indonesia.
