Bogor, KPonline – “Yang kaya membantu yang miskin, agar hidup dengan wajar. Dan yang miskin melindungi yang kaya, agar tidak menularkan penyakitnya.”
Sepenggal kalimat yang diucapkan Achmad Yurianto selaku Juru Bicara Pemerintah dalam penanganan wabah Covid-19, pada saat siaran langsung pengumuman update penanganan Covid-19 di BNPB. Sontak apa yang diucapkan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini, menuai kritikan keras dari berbagai kalangan.
Narasi yang dilontarkan Achmad Yurianto sungguh sangat menyakiti hati rakyat Indonesia, yang dimana kalangan rakyat yang masuk kategori miskin sangatlah banyak. Jutaaan dan mungkin saja akan terus bertambah angkanya, jika situasi dan kondisi ekonomi Indonesia, masih seperti ini.
Pertumbuhan ekonomi dunia termasuk Indonesia, seperti yang diprediksikan oleh World Bank dan IMF, akan merosot dan bisa saja minus. Ekonomi secara global akan terjun bebas, dan angka kemiskinan akan terus bertambah.
Jika kita melihat data dan fakta yang ada, serta kenyataan yang kita saksikan, hanya orang-orang yang kaya sajalah yang mampu bepergian keluar negeri. Membuat passport, biaya visa kunjungan, membeli tiket pesawat dan biaya-biaya akomodasi lainnya, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan orang-orang miskin yang notabene orang-orang kelas menengah kebawah, pasti akan berpikir berkali-kali untuk “plesiran” keluar negeri.
Hubungannya dengan penyebaran virus Corona apa? Loh, bukankah asal virus Corona itu dari luar negeri? Jadi siapa yang sebenarnya telah membawa atau menjadi pembawa virus Corona ke Indonesia?
Narasi yang sesat dan menyesatkan tersebut, harus segera direvisi, meminta maaf kepada seluruh rakyat miskin yang ada di Indonesia, dan sudah seharusnya Achmad Yurianto segera mundur sebagai juru bicara pemerintah dalam penanganan Covid-19.
Karena sudah seharusnya, para pejabat publik memiliki rasa malu. Lagipula, selama ini, rakyatlah yang telah membiayai berjalannya roda pemerintahan, yang salah satunya melalui mekanisme pajak, yang dibayarkan oleh rakyat. Dan, ada kontribusi rakyat miskin disana. Pun hanya satu rupiah, rakyat tetaplah pemegang kekuasaan tertinggi di negara ini.
Jika hal-hal yang menyakiti rakyat, khususnya kalangan rakyat miskin masih terus saja terjadi, akan menjadi negeri yang seperti apa negara ini? Menjadi pejabat publik, tidak cukup hanya pintar dan pandai cendikia. Akan tetapi, memiliki adab, hati nurani dan memanusiakan manusia, seperti kalangan rakyat miskin, adalah sesuatu hal yang mulia. (RDW)
Sumber foto: Kompas.com
