Kebijakan Pemerintah Tidak Pro Rakyat, Pantas Buruh Berdemonstrasi

Bandung, KPonline – Rakyat baru saja melalui masa sulit pandemic Covid19. Kondisi ekonomi yang masih belum stabil namun kenaikan upah buruh sangat kecil.

Tiba-tiba pemerintah menaikkan harga BBM secara drastis mencapai 31% dari harga sebelumnya. Semakin mengejutkan karena kenaikannya ditetapkan tidak lagi saat rakyat sedang tidur nyenyak tengah malam namun di siang hari panas sedang sibuk bekerja.

Pada Rabu (21/9/2022), ribuan pekerja kembali melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Gubernur Jawa Barat di Bandung. Setidaknya ada tiga tuntutan yang diajukan para pekerja yaitu Tolak Kenaikan Harga BBM, Tolak dan Cabut Omnibuslaw undang-undang Cipta Kerja, naikkan upah pekerja tahun 2023 sebesar 13%.

Apa yang menjadi tuntutan para buruh ini sangat masuk akal karena upah mereka yang stagnan dengan kenaikan upah yang sangat kecil. Selain itu juga tidak sesuai perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) ditambah efek domino dari kenaikan harga BBM langsung menyebabkan naiknya bahan pokok kebutuhan rumah tangga.

Aksi buruh juga diikuti oleh para Pengemudi Ojeg Online yang paling terdampak oleh kenaikan harga BBM. Semuanya melakukan unjuk rasa bukan hanya di Gedung Sate Kantor Gubernur Jawa Barat tapi juga di Kantor DPRD Jawa Barat, Jl. Diponegoro, Kota Bandung.

Yang lebih parah lagi adalah rencana pemerintah untuk melakukan konversi kompor gas ke kompor listrik. Jika ini dilaksanakan maka para pekerja semakin terpuruk karena pengeluaran untuk kebutuhan listrik akan semakin besar.

Perwakilan Serikat Pekerja tidak berhasil bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang sedang berada di Jakarta. Berikut notulen hasil pertemuan perwakilan Serikat Pekerja dengan pemerintah yang diwakili Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat:

1. Gubernur akan memenuhi keinginan buruh untuk membuat surat kepada Presiden terkait penolakan BBM
2. Dalam waktu dekat akan memanggil bertemu pimpinan buruh se Jawa Barat, mengenai rekomendasi upah minimum 2023
3. Dewan pengupahan merekomendasikan kepada gubernur merevisi SK UMK 2022,dimana upah tidak naik sedang dampak kenaikan BBM dirasakan pekerja tahun ini.

Penulis: Deddy Chandra
Foto : Ocha