Jelang MayDay, Polres Mojokerto Gelar Rakord Dengan Seluruh Elemen

Mojokerto, KPonline – Menjelang peringatan hari buruh internasional, kepolisian resort Mojokerto menggelar rapat koordinasi dengan berbagai elemen. Rakord ini dilakukan untuk mempersiapkan dan mengantisipasi momentum peringatan mayday agar berlangsung lancar dan aman.

Rapat pada hari ini (23/04/2018) digelar di gedung Wira Pratama Polres Kabupaten Mojokerto adalah rakord untuk kedua kalinya. Sebelumnya rapat serupa digelar di gedung yang sama, gedung baru yang belum genap 1 bulan diresmikan.

Bacaan Lainnya

Selain mengundang perwakilan serikat pekerja/serikat buruh seluruh Mojokerto, Polres juga mengundang Bupati, ketua DPRD, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas kesehatan, Dinas perhubungan, BPJS Kesehatan dan Asosiasi Pengusaha.

Kapolres Mojokerto dalam pembukaannya yang diwakili oleh KabagOps Kompol Tri Sujono Spd, Msi, meminta semua elemen mengedepankan dialog sosial dan tidak semuanya turun jalan ke Surabaya. Tri menyarankan diadakannya kegiatan sosial yang positif dan menghibur tanpa mengurangi nilai perayaan mayday.

Senada dengan itu, asisten 1 Agus Anas mewakili Pemkab Mojokerto menyampaikan, ” Semangat mayday jangan diisi dengan hura-hura atau kegiatan kontra produktif lainnya. Mari kita wujudkan ketenangan kerja dan ketenangan berusaha untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto.” Tandas Anas.

Hasil keputusan rakord sebelumnya selanjutnya dibacakan oleh ketua DPC KSPSI Mojokerto Bari Ta’im. KSPSI dan beberapa perwakilan serikat buruh memastikan tidak turun jalan dan mengusulkan diadakannya kegiatan sosial seperti tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan sosial yang dipilih adalah olahraga bersama, yang didalamnya berisi jalan santai, senam sehat, hiburan dan pembagian doorprize bagi buruh.

Namun hal itu disanggah oleh dua sektornya, pimpinan SP KEP KSPSI dan SP LEM KSPSI menyatakan tetap akan turun jalan. Menurut mereka kegiatan sosial itu tidak tepat sasaran dan jauh dari nilai-nilai perjuangan buruh, serta ada kebijakan yang tidak bisa diputuskan di daerah, yaitu upah sektoral Kabupaten Mojokerto.

Melalui Ardian Safendra selaku Ketua Konsulat Cabang FSPMI Mojokerto, FSPMI menyatakan sikapnya, “Kami mempersilahkan kawan-kawan memperingati mayday ini dengan acara apapun, namun sesuai instruksi pusat DPP FSPMI, kita akan tetap turun jalan. Sebab selain membawa tuntutan nasional yang disebut Tritura, kami juga membawa tuntutan lokal yang harus didengar dan diputuskan oleh pemerintah propinsi.”

“Untuk memperjuangkan tuntutan itu, kami akan mengerahkan 5000 anggota FSPMI dengan menggunakan 70 bus dan 1000 motor menuju Surabaya, jadi mohon pengertian dan kerjasamanya, ” Pungkas Ardian.

Inilah tuntutan FSPMI tersebut ;
Tuntutan Nasional
1. Turunkan harga beras, Listrik dan BBM – Bangun ketahanan pangan dan energi.
2. Tolak upah murah – Cabut PP 78/2015 – jadikan KHL 84 item.
3. Tolak TKA unskilled worker.

Tuntutan lokal
1. Pangkas disparitas upah di Jawa Timur
2. Sahkan UMSK kabupaten Mojokerto dan Gresik
3. Jalankan Perda Jatim No.08 tahun 2015
4. Buat Pergub tentang perlindungan dan pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja ter PHK
5. Segera bentuk Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS)
6. Perbaiki kinerja pengawas ketenagakerjaan dengan membuat Juknis dan SOP
7. Tertibkan PKWT dan outsourcing yang melanggar hukum di Jawa Timur

(Ipang S)

Daftar Sekarang

Pos terkait