Purwakarta, KPonline-Setiap akhir tahun, banyak pekerja atau buruh di Indonesia menantikan satu hal yang dianggap sebagai rezeki tambahan, yaitu bonus akhir tahun. Namun, tidak semua pekerja memahami dari mana asal-muasal bonus tersebut, serta bagaimana cara memperjuangkannya jika belum didapatkan.
Sejarah bonus bagi buruh di Indonesia tidak lepas dari dinamika hubungan industrial sejak masa kolonial. Praktik pemberian tambahan penghasilan kepada pekerja awalnya bukanlah kewajiban, melainkan kebijakan sepihak pengusaha sebagai bentuk hadiah atau goodwill.
Menurut catatan sejarah yang dihimpun, praktik pemberian bonus mulai berkembang pesat setelah era industrialisasi. Dimana di banyak negara, bonus akhir tahun muncul sebagai bentuk pembagian keuntungan perusahaan kepada pekerja yang dianggap berkontribusi terhadap produktivitas.
Di Indonesia sendiri, konsep ini kemudian mengalami formalisasi. Salah satu tonggak penting adalah pengaturan Tunjangan Hari Raya (THR) yang mulai diperkenalkan secara resmi pada era pemerintahan Soekarno sekitar tahun 1950-an. Awalnya, THR hanya diberikan kepada aparatur negara, sebelum akhirnya diperluas ke sektor swasta.
Perjalanan panjang tersebut berujung pada penguatan regulasi. Pemerintah Indonesia kemudian mengatur kewajiban pemberian THR melalui berbagai regulasi, termasuk dalam kerangka Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan turunannya.
Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa THR adalah hak pekerja yang wajib diberikan oleh pengusaha menjelang hari raya keagamaan. Hal ini juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatur teknis pemberiannya.
Sementara itu, bonus akhir tahun di luar THR seperti bonus kinerja atau insentif tidak selalu bersifat wajib. Dan, bonus jenis ini biasanya diatur dalam:
•Perjanjian Kerja
•Peraturan Perusahaan
•Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Artinya, keberadaan bonus sangat bergantung pada kesepakatan antara pekerja dan pengusaha.
Organisasi buruh dunia (International Labour Organization) menegaskan bahwa sistem kompensasi yang adil, termasuk bonus, merupakan bagian dari upaya menciptakan pekerjaan layak (decent work).
Dalam berbagai publikasinya, ILO menyebutkan bahwa insentif finansial dapat meningkatkan produktivitas, loyalitas, serta kesejahteraan pekerja. Namun, transparansi dan keadilan dalam pemberian bonus menjadi kunci utama agar tidak menimbulkan konflik industrial.
Di Indonesia, bonus sering kali menjadi sumber perselisihan karena tidak diatur secara tegas dalam hukum, berbeda dengan THR yang bersifat wajib.
Ada beberapa alasan utama mengapa sebagian pekerja tidak menerima bonus akhir tahun:
1. Tidak Diatur dalam Kontrak atau PKB
Jika bonus tidak tercantum dalam perjanjian kerja atau PKB, maka pengusaha tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberikannya.
2. Kinerja Perusahaan
Bonus sering dikaitkan dengan keuntungan perusahaan. Jika perusahaan mengalami kerugian, bonus bisa tidak diberikan.
3. Status Hubungan Kerja
Pekerja kontrak atau outsourcing terkadang tidak mendapatkan bonus karena perbedaan skema kerja.
4. Kebijakan Internal Perusahaan
Setiap perusahaan memiliki kebijakan berbeda terkait bonus.
Bagi pekerja yang belum mendapatkan bonus, ada beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan:
1. Amati dan cermati keadaan perusahaan dengan baik
Langkah pertama adalah memastikan apakah produksi menunjukan peningkatan. Terlebih, drastis. Jika iya, maka itu bisa menjadi salah satu dasar tuntutan.
2. Bangun Kekuatan Kolektif
Berserikat adalah cara paling efektif. Serikat pekerja dapat memperjuangkan bonus sebagai bagian dari kesejahteraan dalam perundingan PKB.
3. Lakukan Perundingan Bipartit
Pekerja dapat mengajukan dialog dengan manajemen untuk membahas bonus, terutama jika perusahaan dalam kondisi laba.
4. Gunakan Mekanisme Penyelesaian Perselisihan
Jika terjadi kebuntuan, pekerja dapat menempuh jalur mediasi melalui Dinas Ketenagakerjaan.
5. Dorong Transparansi Perusahaan
Menuntut keterbukaan laporan keuangan perusahaan dapat menjadi dasar argumentasi dalam meminta bonus.
Jika THR telah menjadi hak normatif yang dilindungi hukum, maka bonus masih menjadi ruang perjuangan yang harus diperjuangkan melalui serikat pekerja dan perundingan kolektif.
Seiring berkembangnya dunia kerja, penting bagi pekerja untuk memahami hak-haknya serta aktif dalam memperjuangkannya. Sebab dalam hubungan industrial, kesejahteraan tidak datang dengan sendirinya. Ia lahir dari kesadaran dan perjuangan bersama.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com