Jamkeswatch Kritisi Regulasi JKN

Jakarta, KPonline – Bagaimanakah regulasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan saat ini? Bagi mereka yang berkecimpung dan terhubung di dalamnya tentu sepakat menjawab kacau!.

Salah satu kekacauan JKN yang saat ini menjadi perdebatan sengit dan pembahasan publik adalah Peraturan Menteri Kesehatan No.51 tahun 2018 tentang urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan. Serta Peraturan Badan (PerBan) BPJS Kesehatan Nomor 6 tahun 2018 tentang administrasi kepesertaan.

Bacaan Lainnya

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melalui sayap organisasinya Jamkeswatch dalam aksinya di kantor pusat BPJS Kesehatan Minggu kemarin (21/03/2019), dengan tegas menolak aturan Permenkes tersebut. Untuk tuntutan lainnya, Jamkeswatch meminta tanggapan dan penjelasan resmi dari Direksi BPJS Kesehatan.

Hasilnya kemarin (27/03/2019), diadakanlah pertemuan di kantor pusat BPJS Kesehatan antara Direksi BPJS Kesehatan dengan perwakilan DPN Jamkeswatch.

Direktur bidang advokasi dan relawan Jamkeswatch, Darius dalam keterangan media mengatakan, ” Regulasi adalah akar dari semua pelaksanaan program, dari situlah muncul permasalahan yang berdampak luas dan berkelanjutan. Jamkeswatch meminta audensi ini untuk diskusi dan saling memberi masukan. Kritik membangun sangat diperlukan untuk kebaikan bersama.” Jelasnya.

Selain mengkritisi regulasi, Jamkeswatch juga memberikan berbagai masukan demi pelaksanaan JKN yang lebih baik.

Slamet G

Pos terkait