SurabayaKPOnline – Jum’at (17/11/23) siang itu, di bawah teriknya panas matahari ibukota Jawa Timur, Relawan JamkesWatch Jawa Timur yang di gawangi oleh Nuruddin Hidayat selaku Ketua Korwil DPW JamkesWatch Provinsi Jawa Timur mendatangi Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam rangka Audiensi dengan pokok pembicaraan terkait tentang Aturan dan Juknis BIAKES MASKIN Prov. Jawa Timur.
Dengan di dampingi beberapa jajaran pengurus Jamkeswatch Jawa Timur lainnya, yang juga merangkap jabatan sebagai Ketua masing masing daerah di Jawa Timur antara lain :
1. A. Yani selaku Sekretaris JW Jatim merangkap Penasehat JW Pasuruan Raya,
2. Mujaahidur Rohmah selaku Bendahara JW Jatim merangkap ketua JW Gresik,
3. Bambang Heru selaku Ketua JW Nganjuk,
4. Siddiq Murdianto selaku ketua JW Surabaya,
5. Sri Handayani selaku Sekretaris JW Sidoarjo,
6. Kukuh Santoso selaku pengurus JW Nganjuk,
7. Kusnadi selaku sekretaris JW Lamongan, serta jajaran pengurus lainnya.
Pokok materi yang di bahas pada agenda audiensi saat itu, kabarnya untuk meminta penjelasan kepada pihak Dinkes Prov. Jatim terkait regulasi terbaru yang diperuntukkan khusus bagi warga miskin Jawa Timur yang tidak tercover penjaminan berobatnya oleh BPJS kesehatan karena belum ter-integrasi ke sistem Jaminan Kesehatan Nasional tersebut.
Di ruang rapat Lavender Dinkes Prov. Jawa Timur, JamkesWatch menyampaikan betapa pentingnya peran Pemprov Jawa Timur dalam membantu memberikan penjaminan khusus bagi maskin (Masyarakat Miskin) melalui jalur BIAKES MASKIN yang mana aturan tersebut tertuang dalam Pergub Jawa Timur tentang Biakes Maskin No.37 Tahun 2023.
Hal ini sudah tentu adalah bagian dari sumbangsih pemerintah dalam mengentas permasalahan ekonomi bagi warga maskin yang sakit dan tidak tercover oleh BPJS Kesehatan segmen PBI (Penerima Bantuan Iuran), dimana persoalan tersebut semestinya adalah merupakan tugas utama dari para pelayan rakyat.
Dalam pembicaraan tersebut, banyak disampaikan bagaimana peran serta JamkesWatch dalam sendi-sendi bermasyarakat melalui jalur-jalur sosial yang dikerjakan oleh para relawan yang tersebar di seantero negeri terutama di wilayah Provinsi Jawa Timur.
Di sisi lain, dari pihak Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mewakili ketidakhadiran Kadinkes, rapat audiensi saat itu di delegasikan kepada Fahmi Azhar selaku Kasub Bag Umpeg Dinkes Provinsi Jawa Timur, dengan diampingi jajaran Tim Substansi Bidang Pelayanan Kesehatan.
Selama audiensi berlangsung, banyak usulan yang disampaikan oleh JamkesWatch kepada Dinkes Provinsi, yang paling utama adalah terkait usulan BIAKES MASKIN bagi warga yang membutuhkan, agar ke depannya, terkait tahapan proses pemberkasan administratif maupun koordinasi tentang permasalahan kasus jaminan sosial, bisa lebih di beri kemudahan dan persyaratannya dikembalikan seperti cara cara sebelumnya.
Di lain pihak, Dinkes Provinsi juga menyampaikan akan membawa JamkesWatch dalam beragam forum kemitraan secara offline di tingkat provinsi, agar selayang pandang dari masing-masing pihak terus tersambung, terintegrasi dan tidak putus koordinasinya.
Dari pertemuan yang berlangsung selama -+ 2 jam ini, akhirnya tercipta sebuah kesepakatan yang baik demi terciptanya cita-cita bersama tentang perbaikan pelayanan terkait jaminan sosial di Jawa Timur.
“Semangat kerja-kerja nyata di lapangan ini JamkesWatch lakukan semata-mata hanya untuk perubahan implementasi Program Jaminan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia dan demi terwujudnya sehat hak rakyat dan negara sejahtera.” Ujar singkat Nurrudin Hidayat, selaku Ketua DPW Jamkeswatch Jawa Timur, kepada tim KPOnline.
(Mas Briwir – Kontributor KPOnline Jawa Timur)
