Surabaya, KPOnline – Hari ini (Senin, 31/10/22) Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur di penuhi oleh ratusan buruh yang datang dari berbagai wilayah ring 1.
Mereka menuntut agar para anggota dewan segera melakukan pembahasan untuk mengalokasikan anggaran, yang nantinya di pergunakan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan kelas 3 (tiga) bagi masyarakat yang tidak mampu ataupun buruh korban PHK di Jawa Timur.
Seperti di ketahui, semenjak anggaran jaminan kesehatan dari pemprov Jatim yang di hentikan akhir tahun 2021 lalu karena terbentur oleh surat Mendagri, hingga saat ini pemerintah dari tingkat DPRD hingga Gubernur, belum juga mempunyai inisiatif untuk melakukan upaya konstruktif dalam membantu masyarakat tidak mampu maupun buruh korban PHK dalam memberikan jaminan kesehatan dalam bentuk BPJS Kesehatan.
Semenjak beban anggaran jaminan kesehatan yang sebelumnya di tanggung oleh Pemprov Jatim, di alihkan kepada Pemda/Pemkab/Pemkot masing-masing domisili masyarakat tidak mampu, pemerintah daerah pun merasa terbebani dengan peralihan tanggung jawab tersebut, di karnakan pemasukan APBD di tiap daerah yang berbeda bahkan tidak mencukupi untuk membayar iuran BPJS Kesehatan untuk warganya.
“Sangat diperlukan sekali untuk jaring pengaman di bidang Jaminan Kesehatan tingkat Pemprov Jatim, karena hingga saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mampu yang masih belum mempunyai BPJS Kesehatan, ataupun kepesertaan yang masih non aktif akibat di hentikannya anggaran dari Pemprov untuk BPJS, semenjak akhir tahun 2021 kemarin yang menimbulkan banyak masyarakat kesulitan dalam mengakses pelayanan kesehatan bahkan ada beberapa yang meninggal.” Ujar Kukuh Santoso, salah satu perwakilan buruh yang turut mengikuti jalannya negosiasi dengan pihak DPRD Provinsi Jatim.
Berangkat dari hal tersebut lah, buruh menuntut Pemprov Jatim, melalui pintu DPRD tingkat Provinsi, agar segera melakukan pembahasan serta merumuskan dan mengalokasikan anggaran dari APBD, untuk membayar iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu dan buruh korban PHK
Hingga pukul 16.00 waktu setempat, negosiasi antara perwakilan buruh dengan anggota dewan di dalam Gedung DPRD Provinsi Jatim, masih juga belum tuntas dan berjalan alot, dan kabarnya aksi hari ini akan terus berlanjut hingga berminggu-minggu, sampai pemerintah mewujudkan tuntutan buruh.
(Bobby/Surabaya)
