Tuban, KPonline – Pilar organisasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Jamkeswatch, kembali menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan hak kesehatan masyarakat. Sebagai relawan advokasi jaminan kesehatan, Jamkeswatch aktif mengawal implementasi program kesehatan nasional, khususnya melalui sistem BPJS Kesehatan.
Pada Jumat (24/4/2026), relawan Jamkeswatch melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan guna membahas percepatan implementasi program Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Tuban. Program ini bertujuan menjamin akses layanan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah syarat utama agar Kabupaten Tuban dapat mencapai status UHC, di antaranya:
1. Kepesertaan minimal 98 persen dari total penduduk terdaftar dalam program JKN-KIS.
2. Tingkat keaktifan peserta minimal 80 persen (iuran dibayarkan).
3. Komitmen pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran bagi masyarakat tidak mampu melalui APBD (segmen PBPU Pemda).
Apabila status UHC tercapai, masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan tetap dapat langsung memperoleh layanan kesehatan aktif saat membutuhkan.
Perwakilan BPJS Kesehatan, Aprilina Putri S., menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Kabupaten Tuban, BPKAD, Bappeda, Dinas Kesehatan, serta Dinas Sosial guna memenuhi target kepesertaan minimal 98 persen.Selain itu, program tanggung jawab sosial (CSR) dari rumah sakit di wilayah Tuban juga telah berjalan, meskipun sebagian masih dalam tahap proses.
“Selain di rumah sakit, kami juga telah mendatangi perusahaan-perusahaan di wilayah Tuban untuk mendorong kepesertaan,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas penanganan kasus kepesertaan BPJS nonaktif yang muncul selama masa peralihan vendor. Hal ini menjadi perhatian serius Jamkeswatch karena berdampak langsung pada akses layanan kesehatan pekerja.
“Agar permasalahan tersebut tidak muncul saat peralihan ke vendor baru, perusahaan pemenang diharapkan segera berkoordinasi dengan BPJS untuk mendapatkan virtual account, sehingga proses aktivasi bisa segera dilakukan,” tambahnya.
Ketua DPD Jamkeswatch Tuban, Duraji, S.H., berharap momentum peringatan May Day 2026 dapat menjadi titik realisasi berbagai tuntutan yang akan kami sampaikan kepada Bupati Tuban.
“Harapan kami pada May Day 2026, seluruh tuntutan terkait jaminan kesehatan masyarakat dapat direalisasikan oleh Bupati Tuban,” ujarnya.
Dengan adanya sinergi antara Jamkeswatch, BPJS Kesehatan, dan pemerintah daerah, diharapkan cita-cita pelayanan kesehatan yang merata dan gratis bagi seluruh masyarakat Tuban dapat segera terwujud.
(Imam Mujaidin – Kontributor Tuban)
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
