Bekasi, KPonline – Hubungan harmonisasi antara BPJS Kesehatan dengan DPD Jamkeswatch Bekasi terus dijaga dengan mengadakan pertemuan dan diskusi bersama.
Pertemuan kali ini, selain perkenalan dengan Dokter Nurifansyah selaku Kepala Cabang (Kacab) BPJS Kesehatan yang baru, staf jajaran BPJS kesehatan Cikarang pun ikut hadir dalam pertemuan ini.
Tugas pemerintah menyiapkan sarana dan prasarana harus menjadi prioritas. Selain membuat kebijakan, negara wajib mendaftarakan orang miskin, dan tidak mampu ke program Jamiman kesehatan Nasional (JKN), disisi lain pemerintah harus mendata masyarakat miskin, dan tidak mampu secara detail.
Acara dimulai dengan perkenalan, suasana hangat tampak terlihat di Rumah Makan Sang Kuring Lippo. Setelah memperkenalkan diri satu persatu, sesi diskusi antara BPJS Kesehatan dengan Jamkeswatch Bekasi dimulai tepat pukul 11:00 WIB.
Dokter Nurifansyah selaku Kepala Cabang BPJS Kesehatan mengungkapkan naiknya iuran BPJS kesehatan justru akan membantu devisit yang sekarang terjadi. Jangan pernah punya persepsi BPJS Kesehatan diperbandingkan dengan asuransi swasta.
“Runtutan dan tumpukan masalah kesehatan sebelumny memang sudah ada. Dengan adanya program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan meminimalisir permasalahan yang ada,” ungkap Dokter Irfansyah kepada Media Perdjoeangan, Kamis (05/02/2020).
Menurutnya, hampir 650.000 per bulan pelayanan per hari yang terpantau olehnya. BPJS Kesehatan meminta transparansi, dan memasang display di setiap Rumah Sakit terkait ketersedian kamar rawat inap.
“Saya berharap adanya perubahan dalam pelayanan BPJS khusus di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi. PR kita masih banyak ketika ada Rumah sakit masih di bawah standar dalam pelayanannya,” tambah Dokter Irfansyah dengan senyum.
Dalam diskusi, bidang pendidikan DPD Jamkeswatch Bekasi Supriadi mengemukakan kejadian yang pernah ditemuinya saat advokasi pasien. Dimana saat pasien dibawa ke Faskes pertama dinyatakan emergency, pas datang ke IGD Rumah Sakit malah dinyatakan tidak Emergency.
“Darurat secara medis itu bagaimana, justru saya khawatir suatu gangguan atau pun penyakit, kalau tidak ditanggulangi bisa mengalami kecacatan,” tanya Supri tegas.
Senada dengan Supri, Henut sebagai Ketua DPD Jamkeswatch Bekasi mengatakan, segudang permasalahan layanan kesehatan di Kabupaten Bekasi nanti justru akan menjadi tugas penting untuk Kepala Cabang BPJS Kesehatan yang baru saat menjabat di Kabupaten Bekasi.
“Saya apresiasi dengan niat baik Kepala Cabang BPJS Kesehatan yang akan menyelesaikan permasalah yang ada. Berharap sekali BPJS Kesehatan bisa mempertegas kepada setiap perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesehatan,” tandas Henut.
Masih adanya perusahaan yang belum mendaftaran seluruh karyawannya ke BPJS Kesehatan, itu hal yang perlu ditinjau kembali oleh pihak BPJS. Pihak BPJS kesehatan yang terus bersinergi dengan Jamkeswatch berkomitmen akan terus berupaya bagaimana layanan kesehatan sepenuhnya bisa dinikmati oleh peserta BPJS Kesehatan.
Karena baru 4000-an perusahaan di Kabupaten Bekasi yang sudah mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesehatan, selebihnya belum mendaftarkan menurut data dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cikarang. (Jhole)
