Jaga Hubungan Industrial Lebih Baik, Kabupaten Jepara Bentuk Forum LKS Tripartit

  • Whatsapp

Jepara, KPonline – Kepala Dinas Koperasi UMKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Diskopukmnakertrans) Kabupaten Jepara mengadakan rapat pembentukan dan penyusunan LKS Tripartit di Kabupaten Jepara periode 2020 – 2023, Kamis (23/7/2020).

Rapat beserta pembahasannya berlangsung di Aula II kantor Diskopukmnakertrans Kabupaten Jepara dengan mempertemukan unsur pemerintah, unsur pengusaha dan unsur pekerja yang mana ketiganya merupakan satu kesatuan dalam menjaga keharmonisan hubungan industrial.

Bacaan Lainnya

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Serikat Pekerja Nasional (SPN), FSB Garteks, SPM PT. HSK dan SPTP Kanindo merupakan deretan dari unsur pekerja yang hadir dalam rapat tersebut.

Eriza Rudi Yulianto Kepala Diskopukmnakertrans Kabupaten Jepara mengatakan bahwa pembentukan LKS Tripartit Kabupaten Jepara untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan dan LKS ini dapat berfungsi dengan efektif.

“LKS Tripartit Kabupaten Jepara harus segera terwujud dan dapat efektif tentunya. Terutama untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan yang ada,” ucap Eriza Rudi Yulianto.

“Dan unsur didalamnya harus berimbang berbanding 1 : 1 : 1. Harapannya persoalan ketenagakerjaan yang terjadi sebisa mungkin selesai dalam badan LKS Tripartit ini, sehingga tidak sampai ke proses pengadilan,” tambah Eriza Budi Yulianto.

Sesuai dengan perihal agenda rapat hari ini dibentuk struktural anggota lembaga Tripartit termasuk pembentukan lembaga kerja. Disepakati juga bahwa setiap masing-masing unsur memiliki 4 (Empat) wakil yang duduk dalam keanggotaan LKS Tripartit.

Selanjutnya, hasil pembentukan dan penyusunan keanggotaan LKS Tripartit yang disepakati dalam rapat hari ini akan dibuat notulensi dalam bentuk format resmi untuk diajukan persetujuan kepada Bupati Jepara sehingga Surat Keputusan keanggotaan LKS Tripartit di Kabupaten Jepara segera diterbitkan.

Ditemui oleh reporter Koran Perdjoeangan.com, Yohanes Sri Giyanto salah satu bakal anggota LKS Tripartit Kabupaten Jepara turut menyampaikan tanggapannya.

Dia menyampaikan bahwa pembentukan dan penyusunan LKS Tripartit bersifat wajib sesuai dengan regulasi yang sudah ada yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 tahun 2005.

“Secara regulasi sudah ada mengenai pembentukan dan penyusunan LKS Tripartit Perpres Nomor 8 tahun 2005,” kata Yohanes Sri Giyanto.

Yohanes yang juga merupakan perwakilan buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Jepara ke depan berharap dalam LKS Tripartit tercipta komunikasi aktif, koordinasi, konsultasi hingga kerja sama yang apik dalam mencari solusi pada setiap permasalahan ketenagakerjaan dan menjadi awal yang baik untuk mensejahterakan buruh yang berkeadilan. (Ded)

Pos terkait